ulon Progo (pilar.id) – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, edukasi peningkatan partisipasi dan pemahaman akan politik bagi perempuan sangat penting dilaksanakan. Hal ini, menyusul rendahnya kesadaran perempuan di bidang politik, khususnya di Kabupaten Kulon Progo.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pangarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo, Erna Handayani menyebut berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021, posisi Kulon Progo berada di urutan keempat se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan angka 71,41.
“Serta masih berada di bawah angka nasional yakni, 76,26. Hal ini berarti peran dan partisipasi politik perempuan Kulon Progo masih rendah, salah satunya kurangnya pendidikan politik bagi perempuan,” kata Erna, Rabu (16/11/2022).
Oleh karena itu, lanjut Erna pihaknya menggelar Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan yang diikuti 50 anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Perempuan) se-Kapanewon Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Pengasih, dan Girimulyo di Ruang Adhikarta Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo yang langsung 16-17 November 2022.
“Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang peran dan strategi perempuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam politik. Nantinya, diharapkan menjadi pemilih yang aktif dan cerdas,” jelasnya.
Selain itu juga, pelatihan ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Menurutnya, momen ini sangat penting pasalnya 2024 merupakan tahun politik dimana terdapat pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah.
“Pada dasarnya perempuan memiliki peran sangat strategis dalam membawa perubahan di lingkungannya. Jadi, para peserta pelatihan diharapkan mampu mentransfer ilmu politik ini kepada masyarakat di masing-masing Kalurahan,” paparnya.
Sehingga, kata Erna nantinya para perempuan berani berperan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan di semua tingkatan, selain itu juga berani mengutarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang termarginalkan.
“Dan pada akhirnya tujuan dari pendidikan politik perempuan ini diharapkan indeks pemberdayaan gender meningkat, yang mana indikatornya adalah angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan,” tutupnya. (riz/hdl)
