Jakarta (pilar.id) – Pengamat politik Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Prof Siti Zuhro menepis tudingan segelintir orang yang menyatakan Anies Baswedan mewakili golongan tertentu. Menurutnya, Anies memang mendapat stigma miring terkait toleransi beragama sejak pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 silam.
“Sama sekali, kalau menurut saya dia nggak mewakili radikal. Anaknya juga nggak pakai kerudung, biasa saja,” kata Zuhro kepada Pilar.id, di Tangerang, Kamis (1/12/2022).
Zuhro juga melihat, sosok Anies tak se-menyeramkan anggapan sebagian orang. Anies sendiri dinilai memiliki peluang besar untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Meskipun saat ini baru Partai Nasdem yang sudah menyatakan sikap, namun dua partai lain dipastikan akan tetap mengusung Anies.
“Kayak Demokrat dan PKS itu hampir tidak akan istilahnya ‘meleng’ ke tempat lain,” kata Zuhro.
Apalagi, lanjut Zuhro, sejak awal Partai Demokrat dan PKS sudah merestui pencalonan Anies. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari calon wakil presiden (cawapres) yang akan menemani mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Dua partai ini juga Ok dengan Anies. Tinggal memilih cawapres-nya itu yang penuh kehati-hatian supaya tidak saling menyinggung dan sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei, terkait elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024. Survei yang dilakukan pada 30 Oktober sampai 5 November 2022 ini ingin melihat peta capres, usai Anies dideklarasikan Partai NasDem pada September 2022 kemarin.
Dari survey tersebut terlihat, nama Anies naik tajam setelah dideklarasikan pada September 2022 lalu. Namun di saat yang sama Prabowo Subianto turun dari 18,6 persen pada Semptember ke 16,1 persen pada Oktober. Temuan menarik lainnya, Ganjar Pranowo juga sedikit turun, yaitu dari 28,4 persen ke 25,9 persen.
“Ini setelah Anies deklarasi. Tapi penurunan jauh memang pak prabowo. Anies menanjak, 17,4 persen ke 23,6 persen juga pada periode yang sama,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. (ach/hdl)
