Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, meski Indonesia mampu menghadapi turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, tetapi harus tetap berhati-hati dan waspada. Karena, tahun 2023 diramalkan masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul, Selasa (17/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi kinerja perekonomian Indonesia yang mampu mampu mencatatkan pertumbuhan yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.
“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga memuji keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Saat ini, tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Keberhasilan tersebut berkat dukungan berbagai elemen bangsa.
“Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas dihadiri oleh 4.545 peserta dan terbagi dalam empat panel.
Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.
Panel II akan membahas penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.
Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Yudo Margono.
“Diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (ach/din)
