Semarang (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa integritas aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik sangat penting.
Untuk itu, Ganjar meminta ASN mulai terbuka dan tidak ada lagi yang ditutupi terutama terkait LHKPN.
Hal itu supaya peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik tidak terulang kembali. Semisal pencopotan jabatan pejabat Pajak dan Bea Cukai oleh Kemenkeu.
“Tentu saja, beberapa kejadian terakhir itu mengingatkan kepada kita, bahwa ASN berintegritas itu penting,” kata Ganjar membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).
Ganjar berharap dengan pelatihan kepemimpinan ini para peserta bisa saling berbagi pengalaman, tapi secara terbuka dan jangan ditutup-tutupi.
“Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini,” kata Ganjar usai memberikan arahan dan
Saat memberikan arahan, Ganjar memulai dengan diskusi singkat dengan para peserta.
Dalam diskusi itu, Ganjar menyinggung tentang adanya ASN yang baru saja menjadi perbincangan banyak orang karena mempunyai harta kekayaan yang fantastis.
Persoalan itu bahkan membuka fakta tentang LHKPN milik ASN yang menjadi perbincangan publik itu. Mulai belum dilaporkannya aset, atau belum mengisi secara detail kekayaan, aset, dan sebagainya.
“Pada fungsi kepemimpinan, ini musti dipaksa. Paksa dan tunjukkan bahwa semua berani mengisi. Mengisi dulu saja deh. Benar salah nanti dulu, pokoknya mengisi dulu, agar nanti kita bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi haknya, kekayaannya, asetnya,” kata Ganjar.
Dari cerita itu, Ganjar ingin memberikan pesan kepada peserta pelatihan dan seluruh ASN di Indonesia agar bercermin, serta mengoreksi diri masing-masing lebih dahulu.
Pesan itu juga Ganjar tunjukkan dengan bertanya kepada para peserta tentang persoalan apa saja yang sering menjadi komplain masyarakat di daerah masing-masing.
“Ternyata dari empat orang yang saya tanya, tiga hal yang paling dikomplain masyarakat itu ada layanan buruk, kurang senyum, tidak cepat, berbelit-belit. Jadi mereka sadar, maka tugasnya adalah membuat inovasi layanan mudah, murah, cepat, dan berintegritas,” ungkapnya.
Terkait integritas dan keterbukaan, Ganjar juga melontarkan pertanyaan kepada peserta, apakah masih ada praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing.
Rata-rata peserta tidak mengaku, tetapi Ganjar justru membuka kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus ini, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK.
“Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang,” tegasnya.
Ganjar menyampaikan, pelatihan kepemimpinan itu tak hanya sekadar leadership, tetapi juga followership, dan tentu saja membangun nilai-nilai integritas.
Menurut Ganjar, semangat yang diperlukan untuk melayani masyarakat adalah dengan tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan riang gembira.
“Nggak mudah menjawabnya. Ya, memang semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi, faktanya ada yang mengaku buat KTP lama, ya sudah itu diubah. Apakah aktor, atau orangnya yang nggak mau melakukan, atau sistemnya yang buruk,” imbuhnya.
Dia berharap, sepulangnya mengikuti pelatihan kepemimpinan, masing-masing peserta diharapkan punya proyek perubahan.
Minimal melakukan perubahan di tempatnya sendiri, dengan menjadi lebih bermanfaat dan mulai berani terbuka. (Aam)
