Jakarta (pilar.id) – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan melakukan impor kedelai sebanyak 350 ribu ton. Kebijakan tersebut untuk mengatasi harga kedelai yang terlampau mahal, yakni Rp14.150 per kilo gram.
Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Anggota DPR RI Komisi IV Andi Akmal Pasluddin mengatakan, impor menunjukkan bahwa semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal bekerja. Mestinya, kata Akmal, harga kedelai dapat dikendalikan di bawah Rp10.000.
“Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas termasuk kedelai, lantas cara mudahnya dengan impor,” kata Akmal, di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Politikus PKS itu mengatakan, importasi dengan kondisi rupiah melemah hingga tembus melebihi Rp15 ribu per dollarnya, akan berakibat gerusan devisa yang cukup signifikan. Padahal, pengendalian harga kedelai dapat dilakukan dengan managemen stock yang baik. Namun, hal itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pemerintah.
“Upaya terbesar untuk mengendalikan importasi dengan kemampuan produksi dan manajemen stok terlihat dari jaman dulu hingga sekarang belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan.” kata Akmal.
Akmal berharap, lembaga pengelola pangan dapat bersinergi untuk mengatasi persoalan pangan. Sehingga, kebutuhan pangan domestik terpenuhi tanpa harus melakukan impor.
“Ke depannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BULOG, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan,” kata Akmal. (ach/hdl)
