Jakarta (pilar.id) – Surat panggilan palsu berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan berderar luas idi Provinsi Papua. Menurut informasi yang diterima KPK, surat tersebut berisi panggilan kepada sejumlah pihak tertentu yang diduga terlibat kasus korupsi pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Aras beredarnya surat palsu tersebut, KPK menghimbau kepada masyarakat agar tidak tersulut provokasi. Sebab, surat tersebut telah dipastikan bukan berasal dari KPK.
“KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KP, Ali Fikri, di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Selain itu, surat palsu tersebut juga menyatakan kepada pihak tersebut untuk menghadap kepada penyidik KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional XX Papua.
“Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani Muh Ridwan Saputra yang disebut sebagai penyidik. Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut,” ucap dia.
Dalam surat tersebut, pihak yang dipanggil adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda.
KPK mengungkapkan surat palsu tersebut diketahui beredar di wilayah Papua dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain ataupun dengan modus-modus lainnya.
“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke pusat panggilan 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” kata dia. (fat)
