Jakarta (pilar.id) – Saat menghadiri sidang di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mendorong negara-negara di dunia untuk mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community.
Komunitas ini merupakan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC. Harapannya, masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya Tsunami Ready Community. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya,” ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/6/2022).
Lebih jauh Dwikorita menjelaskan, khusus di Indonesia, Tanjung Benoa menjadi komunitas pertama yang mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) sebagai Tsunami Ready Community.
Predikat Tsunami Ready Community, lanjutnya, akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
12 indikator itu antara lain telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami, jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi, serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik. Kemudian sosialisasi, kesadaran masyarakat dan edukasi tersedia serta terdistribusi. Sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun, pelatihan bagi dan oleh komunitas tsunami diadakan minimal dua tahun sekali.
“Disetujuinya rencana respons darurat komunitas tsunami serta tersedianya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi,” kata dia.
Indikator lainnya, yakni tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu, dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
Dwikorita mengatakan Tsunami Ready dapat diimplementasikan di berbagai sektor tidak hanya sektor pariwisata saja. Di Indonesia, BMKG bersama pengelola bandara (PT. Angkasa Pura) telah menerapkan program Tsunami Ready tersebut untuk infrastruktur kritis di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo dan Bandara Ngurah Rai Bali, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemda setempat. (ret/hdl/ant)
