Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus, menyarankan agar larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dapat ditinjau kembali. Dengan tujuan meminimalisir banyaknya masalah yang akan muncul akibat dari kebijakan tersebut.
“Melihat banyaknya risiko yang akan dihadapi oleh industri sawit nasional, ada baiknya Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng secara keseluruhan tersebut,” ujar Sihar, Rabu (18/5/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu, menilai kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mengakibatkan 2,67 juta petani sawit di Indonesia kehilangan penghasilan.
Selain itu, dikatakannya, kebijakan tersebut juga akan menyebabkan konsekuensi negatif terhadap kredibilitas Indonesia di mata Internasional. Sebagai negara penyumbang CPO dunia terbesar.
“Kebijakan larangan ekspor itu akan membawa berbagai konsekuensi dan dampak negatif, antara lain kredibilitas Indonesia di mata Internasional akan memburuk, 2,67 Juta petani sawit berpotensi kehilangan penghasilan karena harga sawit lokal jatuh, maraknya penyelundupan karena disparitas harga yang tinggi serta berbagai dampak negatif lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, korelasi antara kebijakan larangan ekspor dan harga minyak goreng tidak serta merta berhubungan positif. Hal itu dibuktikan sejak larangan ekspor bahan baku minyak goreng itu mulai diberlakukan. Dengan tujuan untuk menekan harga minyak goreng dalam negri melalui pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negri.
“Justru telah menyebabkan anjloknya harga TBS di pasar dalam negri yang kini menuai protes besar-besaran dari para petani sawit. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengatasi kelangkaan serta naiknya harga minyak goreng di dalam negeri, namun hal itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan,” urainya.
Sebagaimana diketahui pada Selasa (17/5/2022), para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Pada aksi tersebut, para petani terlihat membawa ‘oleh-oleh’ berupa buah kelapa sawit sebanyak satu mobil pikap untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebagai bentuk protes atas anjloknya harga TBS di dalam negri pasca diberlakukannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Pemerintah.
Tampak di atas tumpukan kelapa sawit itu dipasang poster-poster berisikan tuntutan kepada pemerintah. Poster itu berisikan ‘Petani Sawit Malaysia Full Senyum, Petani Indonesia Merana’, ‘Apkasindo Berjuang untuk Semua’. (her/din)
