Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo tampaknya sukses membangkitkan keterpurukan ekonomi. Tak hanya di bidang ekonomi, sepanjang tahun 2021 Jokowi juga sukses memikat publik dengan gaya politiknya.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi mencapai 71,7 persen. Dalam survei yang dilakukan Desember 2021 ini, mayoritas publik atau 71,7 persen sangat atau cukup puas dengan kerja Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen. Tingkat kepuasan ini cenderung stabil dalam dua tahun terakhir.
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan, hasil survei positif itu dinilai publik bukan karena Jokowi akan menjabat lagi atau tidak, tapi soal seberapa baik mantan Wali Kota Solo itu menunjukan kinerjanya dan seberapa baik menjalankan amanatnya sebagai eksekutif.
Dia melihat, dalam setahun terakhir kepemimpinan Jokowi ada perbaikan yang nyata. Dari sisi kinerja pemulihan ekonomi, terus membaik sejalan dengan penurunan angka kasus covid-19. Lalu, kepuasan publik dalam penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Kemudian, kepuasan yang sangat tinggi terkait dengan kebijakan di sektor pendidikan, pangan, Infrastruktur, dan kebebasan beragama.
“Itu sebabnya tingkat kepuasan publik kepada kinerja presiden mencapai di atas 70 persen per Desember. Sangat baik. Itu modal politik bagi presiden yang sangat kuat dan positif,” kata Sirojudin kepada Pilar.id, Jumat (31/12/2021).
Selain itu, lanjut Sirojudin, ada perbaikan opini publik dalam enam bulan terakhir terhadap Jokowi dan pemerintahannya. Mayoritas publik menilai, kondisi politik di Indonesia itu baik atau lebih baik dibandingkan publik yang menilai buruk.
“Atinya, secara umum sebagian masyarakat melihat keadaan politik kita relatif kondusif sepanjang 2021,” kata dia.
Ia menjelaskan lebih rinci soal perbaikan politik di 2021. Paling tidak, kata dia, ada tiga hal yang membuat kondisi dan situasi politik di Tanah Air. Pertama, hubungan kerja antara pemerintah dan partai politik relatif baik, terutama dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif di DPR maupun di DPRD. Mulai dari perumusan Undang-undang (UU), anggaran, peraturan daerah, APBD, dan sebagainya. Selama 2021, tidak ada ganjalan serius.
“Itu menciptakan kondisi politik yang kondusif dalam hubungan eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Kedua, ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi politik ada perbaikan di tahun 2021, misalnya ihwal kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan berserikat untuk mengemukakan pendapat. Masyarakat memandang, kebebasan berbicara dan berkumpul itu sangat penting. Publik melihat, kebebasan berbicara dan berkumpul tahun 2021 jauh lebih baik dibanting tahun-tahun lalu.
Ketiga, terkait dengan seberapa bebas masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah dan seberapa takut mereka akan ditangkap oleh aparat. Secara umum, publik yang merasa takut masih cukup tinggi. Hal ini harus jadi perhatian karena cara aparat merespons gerakan oposisi perlu lebih sensitif dengan hal-hal politik dan iklim demokrasi.
Kendati demikian, dia memberikan catatan yang harus diperbaiki Jokowi di tahun 2022. Pertama, presiden harus tetap fokus pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan dalam hal penegakan hukum.
Penyebab penegakan hukum ini trennya masih agak negatif yakni, masih adanya opini bahwa saat ini korupsi semakin banyak dan tinggi. “Lalu, masih adanya opini publik tahun ini soal kinerja penegak hukum yang masih jauh di bawah harapan. Agenda-agenda besar itu yang patut menjadi prioritas pemerintah di tahun berikutnya,” pungkasnya. (her)
