Jakarta (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumpulkan jajarannya yang menangani data untuk memastikan keseluruhan data di Pemerintah Provinsi Jakarta aman.
Langkah ini diambil terkait gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya sejumlah layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024.
“Saya ingin rapatkan bersama pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintas sektoral ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), kan BPN ada sistem baru,” kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Dalam rapat tersebut, Heru juga akan mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia menyebutkan, pihaknya sudah mengundang Dukcapil di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) untuk membahas keamanan data di Jakarta.
“Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabotabek dan Pak Dirjen membahas seperti ini ya. Mudah-mudahan aman,” ujar Heru.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan gangguan pada PDNS 2 yang menyebabkan terganggunya sejumlah layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 disebabkan oleh serangan siber ransomware bernama Braincipher.
“Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini dikembangkan terus, jadi ini yang terbaru dari yang kami lihat dari sampel setelah dilakukan forensik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian di Jakarta, Senin (24/6).
Hinsa menyebutkan bahwa pemerintah melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, dan Telkom Sigma saat ini terus menelusuri serangan siber tersebut. Langkah penanganan berupa investigasi dan digital forensik terus dilakukan dengan upaya maksimal agar serangan siber tersebut dapat diatasi. (hen/hdl)
