Jakarta (pilar.id) – Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diingatkan dan diminta oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk melakukan evaluasi. Terutama terkait kejadian di lapangan yang sudah terjadi di Desa Wadas.
Ganjar juga menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terhadap rencana proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.
“Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan, apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main. Ini bicara Merah Putih, dan kita kontribusikan untuk masyarakat, saya serius soal ini,” kata Ganjar di Semarang, Senin (14/2/2022).
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat memimpin rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, yang diikuti oleh pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Selain itu, Ganjar juga meminta semua pihak untuk melakukan evaluasi sesuai dengan masukan yang diterima dari warga Desa Wadas. Evaluasi tersebut mengutamakan pada tiga hal, yakni terkait teknis proyek pembangunan Bendungan Bener, cara pendekatan, dan membuka ruang dialog.
“Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Desa Wadas), sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya, cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali (jika) ada ancaman,” katanya.
Ganjar mengungkapkan telah terjalin kesepakatan sejak awal untuk tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, maka dia akan menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
“Kami serahkan ke Kapolda (Jateng), monggo dievaluasi; karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan proyek Bendungan Bener. Salah satu persoalan tersebut ialah terkait pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang sudah setuju agar masyarakat tenang.
“Yang sudah setuju, segera dibayarkan; yang belum setuju, kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga sudah siap melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas yang mengalami trauma, terutama anak-anak jadi sasaran perundungan.
“Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya,” ujarnya. (lin/fat/antara)
