Solo (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah memantapkan langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat penyerapan belanja produk dalam negeri yang rendah.
“Pertama-tama, kami melaksanakan perintah yang diberikan oleh Presiden melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dihadiri oleh Pak Hendi, untuk memberikan informasi kepada kami. Kami melihat hasil kinerja kami setelah menerapkan sistem barang dan jasa dengan e-katalog. Ternyata, efisiensi yang dihasilkan sangat signifikan. Langkah selanjutnya adalah mendorong semua kabupaten/kota untuk bersama-sama berkontribusi,” ungkap Ganjar setelah meresmikan konsolidasi pengadaan bahan pakaian dinas harian (PDH) khaki dan seragam sekolah dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Tengah di Balaikota Surakarta, pada Kamis (24/8/2023).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi. Ganjar menjelaskan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri oleh Pemerintah Provinsi Jateng masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.
“Meskipun kita belum mencapai target besar dalam belanja nasional, setidaknya kita berusaha untuk mencapai minimal 50 persen dari target tersebut. Jika langkah ini berhasil, maka integritas dan transparansi akan terjaga dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tambahnya.
Berdasarkan data yang tercatat hingga tanggal 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN oleh Pemerintah Provinsi Jateng telah mencapai Rp2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target. Sementara itu, lima kabupaten/kota dengan tingkat realisasi tertinggi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap. Sementara lima daerah dengan tingkat realisasi terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.
“Kami berupaya untuk mengkonsolidasikan daerah-daerah dengan tingkat realisasi rendah ini. Kami akan memberikan bantuan. Biasanya, masalahnya hanya ada dua, yaitu kemauan dan aspek teknis. Aspek teknis bisa kami bantu, namun kemauan merupakan ranah politik. Kami akan terus berkomunikasi dengan LKPP untuk mendapatkan arahan. Ini adalah perintah dari Presiden, ini adalah isu nasional; penggunaan produk dalam negeri seharusnya menjadi prioritas. Kami akan memberikan bantuan,” terang Ganjar.
Ganjar menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan tersebut akan mendorong terciptanya harga yang lebih terjangkau, sehingga konsumen akan mendapatkan manfaat terbaik. Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo meluncurkan dua jenis pengadaan, yakni seragam PDH untuk pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) dan seragam sekolah.
“Contohnya, jika sebelumnya banyak yang mempertanyakan biaya seragam sekolah, namun dengan negosiasi, biaya tersebut dapat ditekan lebih rendah. Selama ini, mengapa tidak ada upaya negosiasi? Akibatnya, harga tidak terkendali. Padahal, kita dapat meraih kesepakatan yang lebih baik dan efisien,” urainya.
Ganjar Pranowo dan timnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mempromosikan konsep ini kepada pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini juga termasuk dalam mengajak lebih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam program Blangkon Jateng.
“Kami berupaya untuk melibatkan pelaku UMKM yang lebih kecil. Jika mereka turut serta dan masuk dalam e-katalog lokal, maka proses ini akan berjalan lebih efisien,” sambungnya.
Bukti nyata keberhasilan program Blangkon Jateng telah membawa dampak positif bagi para pelaku usaha yang berpartisipasi. Berdasarkan data hingga tanggal 23 Agustus 2023, telah terjadi 101.785 transaksi dengan total nilai transaksi mencapai Rp570 miliar melalui Blangkon Jateng.
Lebih lanjut, terdapat 378.212 produk yang telah dihadirkan di platform marketplace. Ratusan produk tersebut berasal dari 9.080 penyedia jasa, yang terdiri dari 4.400 badan usaha dan 4.680 individu atau non-badan usaha.
Selama acara tersebut, Ganjar juga memberikan penghargaan kepada penyedia jasa yang berpartisipasi dalam Blangkon Jateng. Penghargaan dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama diberikan kepada kelompok tani dengan omzet tertinggi, termasuk Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Gapoktan Tunas Sejahtera, dan Gapoktan Tani Mulyo.
Kategori kedua, penghargaan diberikan kepada badan usaha dengan omzet terbanyak, termasuk CV Amrita Jayasari, PT Prima Data Semesta, dan CV Raya Solusindo. Sementara kategori ketiga, penghargaan diberikan kepada penyedia jasa non badan usaha dengan jumlah transaksi tertinggi, seperti Snack dan Warung Makan Mbah Win, UD Dodo Jaya, dan UD Pitik Cilik. Tidak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada pemerintah daerah yang turut serta dalam program Blangkon Jateng. (rio/ted)
