Jakarta (pilar.id) – Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo, menyoroti seriusnya kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menangani kasus tersebut.
Ganjar menganggap langkah ini sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa proses pemilihan berlangsung dengan baik dan aman.
“Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak,” ucap Ganjar usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Ganjar menegaskan bahwa tim Pemenangan Nasional (TPN) yang dipimpinnya terus memantau perkembangan penanganan kasus kebocoran data tersebut. Tim IT dari pihaknya juga aktif melakukan pemantauan guna memahami kekurangan yang mungkin ada di KPU terkait insiden ini.
“Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini,” tambahnya.
Selain mendesak keterlibatan APH, Ganjar juga mengimbau KPU untuk segera melakukan perbaikan pada sistem keamanan data mereka. Kebocoran data ini dinilai dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan publik.
“Segera KPU perbaiki, segera proteksi, dan cari orang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa sistemnya itu beres,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Senin lalu, terungkap bahwa data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di KPU mengalami kebocoran. Informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap hingga tingkat RT/RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) bocor ke publik.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data dan potensi ancaman terhadap kelancaran Pemilu 2024. (hdl)
