Jakarta (pilar.id) – Polemik video Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, menimbulkan efek domino. Ketika ucapan Yaqut yang memberikan analogi pengaturan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing menimbulkan banyak komentar dan kritikan.
Roy Suryo menjadi salah satu orang yang bersuara dan menyatakan akan melaporkan Menag dengan tuduhan penistaan agama. Peristiwa tersebut, kemudian memunculkan reaksi dari salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansosr (GP Ansor).
Roy Suryo yang telah melaporkan Menaq, Yaqut ke polisi, sekarang justru ganti dilaporkan balik oleh GP Ansor ke polisi. Menyikapi fenomena saling lapor ini, Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni menegaskan laporan GP Anshor terhadap Roy Surya terkait cuitannya di media sosial premature.
“Adapun barang bukti yang diduga diajukan GP Ansor dalam membuat Laporan Polisi adalah Twit an Roy Suryo di Twitter,” kata Pitra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Pitra menilai laporan itu sangat Premature, karena tidak memiliki legal Standing untuk membuat laporan pencemaran nama baik dan atau fitnah. “Sesuai surat keputusan berama tiga menteri, dimana harus korban langsung,” jelas Pitra yang juga penasehat hukum Roy Suryo.
Dalam kesempatan itu Pitra juga menjelaskan pandangan hukum pihaknya terkait tuduhan ujaran kebencian, mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin dan atau berita bohong.
Pertama, terkait tuduhan ujaran kebencian, ia mengatakan, Roy Suryo tidak pernah membenci golongan apapun (ras/suku). Hal tersebut terbukti RS melakukan upaya hukum secara konstitusional karena telah dijamin dan dilindungi oleh negara dengan memberitahukan hal tersebut kepada penegak hukum.
Kedua, menurut dia, tuduhan menstransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin juga tidak tepat dituduhkan kepada Roy Suryo (RS), dikarenakan data elektronik berupa video yang dipersoalkan pelapor, sebelum Roy melaporkan peristiwa tersebut juga sudah beredar diberbagai media sosial/elektronik.
“Jadi tidak beralasan disebut tanpa izin karena sudah menjadi konsumsi publik,” katanya menegaskan.
Ketiga, tuduhan berita bohong terhadap Roy Suryo, juga tidak benar. Dikarenakan Roy Suryo melakukan tindakan hukum secara konstitusional dan menjunjung asas praduga tak bersalah dengan mempertanyakan berita yang tengah viral di masyarakat terkait video yang dipersoalkan oleh pelapor di mana hal itu telah dikonselingkan kepada aparat penegak hukum.
“Bahwa twit RS (Roy Suryo) tanggal 23 Feb 2022, yang diduga dijadikan bukti oleh Pelapor adalah sifatnya mempertanyakan terkait maraknya pemberitaan mengenai YCQ (Yaqut Cholis Quomas) yang diawali dengan kata apakah, dan diakhiri tanda tanya. Jadi hal tersebut semestinya pelapor cermat dalam menganalisis tuduhan alat bukti karena bukti LP-nya sudah terbit,” jelas Pitra.
Selain itu, Roy Suryo tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang merasa dirinya dirugikan, serta pihaknya melihat dengan adanya laporan terhadap Roy Suryo, hal tersebut akan memperkeruh suasana yang dapat menimbulkan ketersinggungan.
“Karena sudah ada laporan polisi terhadap Roy Suryo, tentu hal tersebut kami hormati sebagai warga negara yang baik,” ujarnya.
Selain itu, terkait laporan tersebut, pihaknya memastikan semangat Roy Suryo tidak akan pernah padam dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. “Segala bentuk upaya pembungkaman, kami nyatakan akan dihadapi secara konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Pitra. (lin/fat/antara)
