Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengukir prestasi dalam mendorong pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 pada tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan stakeholder yang turut berperan dalam percepatan transformasi digital. Peningkatan angka SPBE menjadi 3,62 menandakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung transformasi digital untuk memberikan layanan yang Cepat, Efektif, Effisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (CETTAR).
“Dengan indeks SPBE yang terus meningkat, kita telah memasuki kategori sangat baik pada akhir tahun 2023. Ini merupakan hasil dari kerjasama semua pihak dalam mendukung upaya transformasi digital di Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah pada Minggu (14/1).
Khofifah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah konkret dalam mewujudkan SPBE. Kebijakan terkait SPBE diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 53 Tahun 2021 dan Pergub 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim juga dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/279/KTPS/013/2023.
Selain itu, arsitektur SPBE Provinsi Jawa Timur difokuskan pada reformasi birokrasi tematik, dengan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang diperbaharui melalui Kepgub Nomor 188/816/KPTS/013/2023.
Dalam implementasi SPBE, Pemprov Jatim telah meluncurkan beberapa inovasi penunjang. Di antaranya, SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo) untuk digitalisasi administrasi pemerintahan, Si-Master untuk digitalisasi sistem pemerintahan, dan JOSS GANDOS (JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION GOES ANDROID OPERATING SYSTEM) untuk mempermudah layanan perizinan bagi investor.
Pemprov Jatim juga menghadirkan aplikasi SINTAGELIS (Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) dan Jatim Bejo (Belanja Online) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi memerlukan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus berupaya menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya dalam pengembangan SDM, untuk menciptakan peluang kerjasama yang lebih luas.
“Kerjasama, inisiatif, dan inovasi sangat penting. Namun, kita harus memprioritaskan keberlanjutan dan integrasi sistem antar aplikasi yang ada, bukan hanya menciptakan aplikasi baru. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengakses layanan yang kita sediakan,” tegas Gubernur Khofifah. (ret/hdl)
