Pontianak (pilar.id) – Gubernur Kalbar menyoroti nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kayong Utara dengan nilai 62,90 dan berada di urutan dua terbawah di Kalimantan Barat.
“Saya melihat berbagai potensi yang ada di Kabupaten Kayong Utara sangat baik, hanya saja masih ada masalah pada data dan lainnya,” kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson saat menghadiri Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya Musrenbang RKPD Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kali ini diharapkan dapat berkomitmen meningkatkan IPM.
“Dengan menyusun anggaran berdasarkan indikator untuk memperbaiki IPM,” tegas Gubernur di depan Jajaran Pemkab Kayong Utara melalui virtual.
Angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara relatif masih tinggi yaitu 9,33%. Hal ini dikatakan Gubernur terjadi karena data yang tidak sinkron dengan melihat persentase angka pengangguran (3,78%) dan angka kemiskinan(9,33%).
“Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi Kayong Utara yang sebesar 4,59%, seharusnya ada penurunan pada angka kemiskinan yang cukup baik, apalagi angka pengangguran yang relatif sangat rendah. Ini yang harus diperbaiki oleh Bappeda Kabupaten Kayong Utara,” urainya.
Selain itu, Gubernur Kalbar juga menyoroti Monitoring Centre For Prevention (MCP) yang dirilis oleh KPK Republik Indonesia, dimana Kabupaten Kayong Utara berada di posisi 363 dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia dan berada di urutan ke-14 untuk wilayah Kalbar.
“Hal yang harus diperhatikan dalam MCP adalah angka APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Kayong Utara yang hanya sebesar 47,11. Artinya, Inspektorat Kabupaten Kayong Utara hampir tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, Inspektorat Kayong Utara harus berbenah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad, menyampaikan ada 4 indikator makro yang menjadi fokus utama Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023, yaitu peningkatan IPM, peningkatan LPE, penurunan persentase jumlah kemiskinan, dan penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka.
“Saya menghimbau kepada seluruh pihak untuk bekerja lebih giat, berfokus pada program dan kegiatan, yang secara signifikan berpengaruh langsung terhadap capaian target,” katanya.
Wakil Bupati Kayong Utara juga menyampaikan kepada jajarannya bahwa Musrenbang kali ini, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan SDM dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengharapkan agar seluruh perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara lebih serius dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD. Setiap tahapan yang dilaksanakan dapat diikuti dengan tuntas dan profesional,” tutup Wakil Bupati Kayong Utara. (dinaprihatini)
