Jakarta (pilar.id) – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada minggu ketiga Februari 2024. Fokus utama dalam rakor ini adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian serius Irjen Kemendagri.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024), Tomsi Tohir menyampaikan kekhawatirannya terhadap kenaikan harga beras, jagung, tepung, dan bawang putih. Ia menekankan perlunya perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) dan stakeholder terkait untuk menangani masalah ini dengan serius guna melindungi daya beli masyarakat.
Tomsi Tohir merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2018-2023, komoditas seperti beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras sering menjadi penyumbang inflasi. Hingga minggu ketiga Februari 2024, terjadi kenaikan harga cabai merah di 230 kabupaten/kota, dengan harga rata-rata mencapai Rp55.359 per kilogram.
Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan di 179 kabupaten/kota, dengan rata-rata nasional mencapai Rp14.380 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras naik di 182 kabupaten/kota, dengan rata-rata nasional mencapai Rp30.118 per kilogram.
“Nah, ini ada kenaikan yang sudah disampaikan tadi yang harus kita waspadai,” ujar Tomsi.
Selain masalah kenaikan harga komoditas pangan, Tomsi juga memperhatikan tingkat inflasi di 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Provinsi tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara (Malut), Maluku, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Di sisi lain, terdapat 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Papua Barat Daya, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara), Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar), Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Patokan kita adalah inflasi nasional. Kemudian berkaitan dengan inflasi kabupaten dan kota bisa kita lihat masing-masing yang tertera. Kami mohon untuk bisa melaksanakan rapat dan mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya.
Dengan rapat ini, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah. (riq/ted)
