Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2023 kategori Indonesia Melayani dalam Anugerah Revolusi Mental 2023 RI.
Penyerahan trofi ini dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Rabu (20/12), yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’aruf Amin bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh elemen Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif (CETTAR). Gubernur Khofifah, yang juga Ketua Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Jatim, menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi ini.
“Alhamdulillah penghargaan ini menjadi bukti bahwa jajaran ASN Pemprov Jatim terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang CETTAR. Ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak terkait untuk ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menekankan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang terdiri dari Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu, telah dijalankan dengan serius oleh Pemprov Jatim. Gugus Tugas GNRM Provinsi Jatim dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/183/KPTS013/2020.
“Dalam gugus tugas tersebut, berbagai unsur pentahelix saling bersinergi dan menjalankan inovasinya guna mewujudkan perubahan yang nyata dalam pandangan dan cara berpikir masyarakat,” katanya.
Pemprov Jatim juga meluncurkan program Gerakan Jawa Timur Melayani untuk menguatkan revolusi mental di kalangan ASN. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kebijakan ASN, ujian dinas ASN, asistensi kepatuhan standar pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, asistensi pemantauan dan penyelenggaraan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta ujian kompetensi mutasi ASN masuk Pemprov Jatim.
“Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, lembaga, instansi, dan perangkat daerah di Jatim dapat menjadi contoh bagi revolusi mental dan menjadikan Jatim selalu optimis terus bangkit dan melaju dengan prestasi serta berbagai capaiannya,” terang Khofifah.
Prestasi ini sejalan dengan beberapa penghargaan terkait pelayanan publik yang sebelumnya telah diterima oleh Pemprov Jatim. Pada November lalu, Pemprov Jatim meraih empat penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB, diikuti dengan penghargaan dari Ombudsman RI atas nilai kepatuhan pelayanan publik yang mencapai 88,81, menempatkan Jatim pada predikat kualitas tertinggi pelayanan publik dan masuk dalam zona hijau.
Gubernur Khofifah optimis bahwa penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2023 ini dapat menjadi inspirasi bagi provinsi dan daerah lainnya. “Semoga capaian yang diraih Jatim hari ini dapat menjadi semangat dan motivasi jajaran Pemprov Jatim untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Semoga penghargaan ini juga membawa manfaat dan berkah bukan hanya bagi Jawa Timur tapi juga daerah lainnya,” pungkasnya.
Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin mengharapkan terciptanya birokrasi yang bersih dan pelayanan yang responsif dalam berbagai aspek pelayanan kepada masyarakat. “Gerakan ini menjadi salah satu aspek pencapaian Generasi Emas 2045, agar generasi muda menjadi agen perubahan dan model perilaku yang berintegritas,” katanya.
“Kepada para penerima anugerah Revolusi Mental 2023 saya ucapkan selamat. Teruslah menjadi pelopor, penggerak, dan teladan nilai integritas yang menginspirasi masyarakat. Saya harap ajang ini terus memberikan inovasi yang segar,” imbuh Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menyebut bahwa revolusi mental pertama kali dikenalkan oleh Ir. Soekarno, untuk mewujudkan kedaulatan politik, berdaulat ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya. Gerakan revolusi mental tersebut merupakan salah satu program pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan optimalisasi pelaksanaan program revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024.
Maka Kemenko PMK mengeluarkan peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2017 yang diperbarui Permenko PMK Nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.
“Ini prasyarat untuk memastikan cita-cita tersebut tercapai dan kita dapat memenuhi target pembangunan nasional. Maka dari itu anugerah revolusi mental 2023 adalah momentum untuk memberi penghormatan pada agen perubahan dan aksi nyata sekaligus keberhasilan menghadapi tantangan,” ujarnya.
“Hal ini tercermin dalam capaian indeks revolusi mental yang menunjukkan peningkatan, mencerminkan kemajuan bangsa Indonesia dapat mencapai cita-cita bangsa,” tutupnya. (riq/hdl)
