Surabaya (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur meraih penilaian tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman. Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker di acara sosialisasi yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6/2024).
Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, Pj Gubernur Adhy menyatakan target Pemprov Jatim tahun 2024 adalah seluruh 39 lokus di Jawa Timur (1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot) masuk dalam Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi.
“Alhamdulillah, kualitas layanan publik di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning ke Zona Hijau. Target tahun ini adalah tidak ada zona kuning, dan semua harus mencapai hijau tertinggi,” kata Adhy.
Pada tahun 2021, Pemprov Jatim masuk Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Tahun 2022, naik ke Zona Hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 mencapai Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi di 36 lokus. Begitu juga dengan pelayanan publik di kabupaten/kota se-Jatim.
Sebanyak 21 dari 38 kabupaten/kota (55%) telah masuk Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi, sementara 15 kabupaten/kota (40%) berada di Zona Hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan dua kabupaten (5%) masih di Zona Kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang.
“Untuk wilayah yang masih berada di Zona Kuning, kami akan mendorong baik dari provinsi maupun kabupaten/kota sekitarnya, agar seluruh wilayah Jatim bisa masuk Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” lanjut Adhy.
Untuk mencapai target ini, Pj. Gubernur Adhy menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sesuai regulasi dan standar operasional yang tinggi. Pelayanan terbaik bagi masyarakat harus menjadi prioritas di seluruh sektor layanan di Jawa Timur.
“Setiap bidang di dinas harus fokus pada kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, tidak perlu khawatir dengan penilaian dari Ombudsman, Menpan, hingga Bappenas RI,” ujar Pj Gubernur Adhy.
“Dengan mindset ini, orientasi kita bukan sekadar penilaian, tetapi layanan masyarakat yang sesungguhnya,” tambahnya.
Adhy juga menyebut bahwa kunci kesuksesan Jatim adalah Aplikasi Sukma-E Jatim yang digunakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8, dan per 18 Juni 2024, nilai IKM Jatim mencapai 87,5. Data ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat Jawa Timur.
“Harapannya, semua layanan di Jatim mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digital sehingga berjalan sistemik dan digital,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Ia menekankan bahwa kesiapan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan adalah kunci suksesnya penilaian oleh Ombudsman.
“Kesiapan panjenengan semua adalah kunci hasil penilaian. Persiapan matang seperti Bimtek siang hari ini adalah upaya penyempurnaan nilai saat penilaian,” ungkapnya.
“Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau bisa tercapai,” tutupnya. (rio/hdl)
