Jakarta (pilar.id) – Pembangunan rumah susun (rusun) untuk 250 pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten akhirnya telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rumah susun tersebut nantinya akan dihuni oleh para pekerja yang mengerjakan pembangunan Banten West Java Tourism Development Corporation (TDC).
“Rusun ini penting untuk kita berikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk pengembangan KEK. Rusun ini bisa untuk para pekerja, pemandu wisata, dan pekerja kuliner maupun pekerja lainnya yang berada di kawasan Tanjung Lesung,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Rusun dengan luas bangunan 2.950 meter persegi tersebut dibangun pada 2021-2022 dengan anggaran senilai Rp21,1 miliar.
Untuk mendukung kenyamanan para penghuni, Kementerian PUPR juga menyediakan furnitur seperti lemari, tempat tidur, meja, dan kursi di dalam setiap unit di rusun tersebut, yang secara keseluruhan dapat menampung 252 orang.
“Saya meminta betul-betul dirawat rusunnya, dan juga dibuat lebih teduh karena rusun (ini) ada di kawasan pantai. Selain itu, perlu dibangun satu sarana yang penting untuk jalur evakuasi bencana, karena di kawasan ini pernah ada tsunami,” kata Endra.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PUPR atas pembangunan rusun tersebut, yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerja para penghuni, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja KEK Tanjung Lesung.
“Pekerja yang ada di dalam kawasan Tanjung Lesung semua akan ditampung. Selama ini para pekerja yang ada di Banten West Java pulang-pergi, habis waktu dan habis ongkos. Jadi sangat efektif dan efisien dengan adanya rusun ini, bisa menabung untuk keluarga,” kata Irna.
Rusun tersebut akan dikelola oleh BUMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang bekerja sama dengan Banten West Java (BWJ).
Kawasan Tanjung Lesung merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yang ditangani pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan juga mitra investor swasta. (fat)
