Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta para aktivis 1998 atau pejuang reformasi tidak terjebak pada politik kekuasaan. Menurut Ryano, masih banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya mendukung program-program investasi dan enterpreneur. “Jadi narasi baru kita, adalah menciptakan aktivis enterpreneur yang punya jiwa kemandirian, jiwa kreativitas dan inovatif,” kata Ryano, di Jakarta, Jumat (27/5/2022).
Hal tersebut disampaikan Ryano dalam rangka memperingati 24 tahun sejak reformasi digaungkan Mei 1998 silam. Menurutnya, para aktivis tak perlu menyesali yang telah mereka lakukan karena agenda reformasi belum tercapai sepenuhnya.
Saat ini, lanjut Ryano, selain menggalakkan program enterpreneur, hal yang tak penting adalah mengawasi kinerja pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang dilahirkan sesuai amanat reformasi. “Kita tidak perlu terjebak di dalam penyesalan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko mengaku belum puas dengan pencapaian negara Indonesia pascareformasi. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, narasi besar yang dirasa cocok dengan semangat zaman sekarang ini adalah kemajuan.
“Kalau tahun 98 itu adalah narasi kebebasan, kemudian setelah kebebasan saya ingin mendorong narasi kesetaraan dan keadilan. Sekarang kita harus mendorong narasi kemajuan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, ketika itu reformasi hanya dibaca sebagai ekspresi rasa kebosanan dari rezim Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yang menginginkan kebebasan dan kemapanan. Padahal ekspresi kebosanan ini, bisa sangat berbahaya bagi sistem ketatanegaraan dan perpolitikan Indonesia, apabila tidak diatur secara tegas.
Rakyat bisa menjatuhkan presidennya sewaktu-waktu jika sudah bosan, sehingga ketika reformasi masalah pembatasan jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang. “Kalau orang sudah bosan pokoknya, susah dilawan. Itulah problem kita, karena kita tidak punya narasi,” kata Fahri.
Reformasi yang telah berjalan 24 tahun ini, menurut Fahri, tidak memiliki bangunan arsitektur dari perubahannya. Selain itu, kala itu reformasi hanya sekadar mengakomodasi tuntutan mahasiswa seperti amandemen konstitusi, penghapusan dwifungsi ABRI dan otonomi daerah.
“Setelah 24 tahun reformasi, kalau kita mau mengevaluasi, maka bangunan pemerintahan itu harus memiliki fondasi dan narasi yang kuat agar bisa dipertahankan,” katanya.
Gagasan yang diletakkan sebagai fondasi bangunan solid akan memelihara kebebasan dari sistem tersebut. Fahri pun mengkritik Presiden Joko Widodo, karena dinilai ingin mengembangkan narasi kemajuan dengan mencontoh negara totaliter seperti China, bukan negara demokrasi.
“Kita menginginkan antara demokrasi dan kesejahteraan harus jalan bersama-sama,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahri mengatakan, penyederhanaan pola keterpilihan pemimpin politik akan menjauhkan dari rekayasa politik. Karena saat ini, lanjutnya, muncul begitu banyak pemimpin yang didukung oligarki dan uang, padahal tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.
“Sistem kita masih memfasilitasi kemewahan uang ini untuk memimpin, bukan kemewahan gagasan,” tegasnya. (ach/din)
