Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, ancaman inflasi bukan hanya menjadi tantangan dan prioritas pemerintah pusat, namun juga harus menjadi konsentrasi pemerintah daerah.
KPPOD mengusulkan, pemerintah daerah menjadikan isu lonjakan inflasi isebagai salah satu tantangan utama yang akan dihadapi beberapa bulan ke depan. Hal ini menjadi tugas kepala daerah untuk merangkul semua stakeholder di daerah, terutama melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi di daerah.
“Itu pertama yang harus dilakukan kepala daerah agar semua stakeholder terkait sudah mulai memikirkan apa yang harus diperbuat,” kata Armand, Rabu (24/8/2022).
Lalu berikutnya, selain intensif berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, antara pemerintah daerah juga perlu mengencangkan kolaborasi dalam menekan angka inflasi. Sebab, permasalahan inflasi di suatu daerah bukan hanya disebabkan oleh daerahnya sendiri, melainkan ada pemicunya dari daerah lain.
Misalnya saja soal harga cabai rawit merah yang melonjak tinggi dan menimbulkan inflasi di suatu daerah. Salah satu pemicunya adalah produsen cabai rawit merah di daerah lain mengalami kekeringan hingga menyebabkan gagal panen. Maka otomatis, pasokan cabai akan berkurang dan harganya akan melambung tinggi.
Kerja sama antardaerah perlu diaktifkan dan perlu dimotori serta dikoordinasikan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Tujuannya, untuk melihat seperti apa perkembangan dan juga updating data setiap daerah agar bisa saling melengkapi kebutuhan bahan pokok.
“Sinergi pusat dan daerah ini akan bisa jalan, kalau kerja sama itu dikedepankan. Terutama antara pemerintah tingkat provinsi dan tingkat daerah atau kabupaten,” ujarnya.
Bagi kepala daerah yang tidak menuruti arahan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi, maka pemerintah pusat harus turun tangan. Pemerintah pusat harus meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan kepala daerah.
Sebab, lanjut Armand, selama ini KPPOD melihat pemerintah pusat hanya sebatas memberikan imbauan dan berakhir dengan keluhan terhadap daerah tanpa diikuti pengawasan yang efektif. Menurutnya, pengawasan yang efektif yakni dengan menggunakan pendekatan ‘reward dan punishment’.
“Untuk daerah-daerah yang tidak siap menghadapi inflasi ini perlu diberikan hukuman-hukuman tertentu. Misalnya pemotongan pemberian anggaran. Demikian juga kepala daerahnya perlu diberikan hukuman,” tegas Armand. (her/din)
