Sorong (pilar.id) – Bagi masyarakat Kampung Reni, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, program Tol Laut menjawab kesulitan transportasi yang telah dialami puluhan tahun lamanya.
Program Tol Laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mendiami pulau terluar Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kampung Reni, Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kampung pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Palau.
Menjangkau Kampung Reni dari Waisai, ibukota kabupaten Raja Ampat, harus menggunakan speedboat yang dicarter dengan biaya puluhan juta.
Masyarakat kampung Reni seluruhnya adalah nelayan sehingga mereka menggunakan perahu mesin atau longboat pribadi untuk menjangkau ibukota Kabupaten guna membeli kebutuhan hidup maupun menjual hasil perikanan.
Biaya perjalanan dengan menggunakan perahu mesin pribadi pun tinggi sebab harus mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli bahan bakar minyak atau (BBM)
Kesulitan transportasi tersebut terjawab sudah di masa pemerintah Presiden Jokowi. Kapal Sabuk Nusantara Lima program Tol Laut dihadirkan untuk melayani masyarakat Kampung Reni maupun seluruh wilayah Kepulauan Ayau dengan biaya yang murah.
“Masa pemerintahan Presiden Jokowi, baru kami masyarakat Kepulauan Ayau wilayah perbatasan dengan negara tetangga Palau menikmati transportasi umum dengan biaya murah,” ungkap Kepala Kampung Reni, Astus Sarwa.
Diakuinya, kapal Sabuk Nusantara Lima program Tol Laut sandar langsung di pelabuhan Kampung Reni untuk melayani masyarakat dengan biaya tiket murah yakni Rp20.000 per penumpang.
Bukan hanya Kampung Reni saja, tetapi kapal Sabuk Nusantara Lima melayani transportasi umum masyarakat seluruh kampung di Kepulauan Ayau.
Ia menyampaikan bahwa meskipun kapal tol laut tersebut hanya dua kali dalam sebulan sandar di pelabuhan Kampung Reni, namun sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
Masyarakat dengan biaya murah dapat menjangkau kota Waisai ibukota kabupaten Raja Ampat maupun Kota Sorong untuk menjual hasil produk perikanan maupun membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
“Dengan adanya kapal Tol Laut kami merasa tertolong karena tidak perlu lagi memakai perahu mesin pribadi dengan biaya BBM yang tinggi untuk menjangkau wilayah kota,” cetus Astus.
Astus menceritakan bahwa sebelum ada program Tol Laut masyarakat setempat sangat sulit menjangkau wilayah kota. Apalagi saat musim gelombang, masyarakat harus berjuang melewati ombak agar bisa menjangkau wilayah kota.
Menggunakan perahu mesin kecil dari wilayah Kepulauan Ayau menuju ke Waisai, ibukota kabupaten Raja Ampat, melewati lautan bebas dan saat musim angin selatan nyawa taruhannya.
“Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi sebab program Tol Laut mengatasi kesulitan transportasi kami di wilayah kepulauan perbatasan ini,” paparnya.
Kampung Reni dengan jumlah penduduk 439 jiwa dari 118 kepala keluarga merasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami berharap Kemerdekaan Republik Indonesia yang kini berusia 77 tahun, pemerintah terus memberikan perhatian bagi kami di wilayah perbatasan Indonesia ini,” urai Astus.
Perhatian Pemerintah
Tidak hanya sarana transportasi umum dengan biaya murah, tetapi infrastruktur pelayanan dasar lainnya juga menjadi fokus pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Ayau, wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Palau.
Salah satunya adalah penerangan dengan menggunakan energi cahaya matahari. Masyarakat Kampung Reni telah menikmati listrik energi matahari atau solar cell bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Kepala Kampung Astus Warwa menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pertambangan pada 2018 memberikan bantuan solar Sell sebanyak 80 unit bagi masyarakat setempat.
Bantuan tersebut membuat masyarakat menikmati listrik hingga sekarang. Tergantung masyarakat untuk bagaimana merawatnya agar bertahan lama.
Kampung Reni juga mempunyai tiga mesin genset yang dibeli dengan dana desa. Namun untuk sementara rusak dan dalam proses perbaikan, tetapi solar cell bantuan pemerintah tetap digunakan untuk penerbangan.
Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengatakan bahwa pelayanan publik bagi masyarakat di Kepulauan Ayau mendapatkan perhatian serius.
Dijelaskannya bahwa bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial lainnya yang disalurkan pemerintah melalui perbankan tentunya akan menyulitkan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut untuk mengambil bantuan karena perbankan ada di kota.
Karena itu, kata Wabup, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak perbankan turun langsung ke kampung-kampung wilayah kepulauan seperti Kepulauan Ayau untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat di wilayah kepulauan tidak perlu lagi datang ke kota dengan biaya perjalanan yang mahal.
“Ini adalah bentuk pelayanan pemerintah yang merata dimana pemerintah hadir hingga pelosok dan pulau-pulau terpencil untuk mengatasi kesulitan masyarakat,” jelasnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pemerintah daerah terus meningkat pelayanan publik hingga wilayah pulau terluar untuk menunjukkan bahwa negara hadir bagi kesejahteraan masyarakat di batas-batas negara Republik Indonesia.
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo melalui instruksi nomor 01 tahun 2021 menginstruksikan agar percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karena itu, ia sudah dua kali datang ke Kepulauan Ayau untuk belanja makanan. Istilah belanja makanan ini artinya turun langsung ke masyarakat untuk melihat kekurangan dan kesulitan yang masih dihadapi masyarakat untuk dapat diatasi.
“Melihat infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sarana air bersih dan lainnya sehingga masyarakat merasakan bahwa negara selalu hadir untuk menjawab kesulitan yang mereka hadapi,” tutup Gubernur. (din/Antara)
