Jakarta (pilar.id) – Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, memberikan apresiasi terhadap penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/2/2024), Meutya Hafid menyatakan, “Setelah sekian lama kita akhirnya memiliki suatu aturan yang kita harapkan dapat melindungi ekosistem pers yang sehat. Kami mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo yang terus mendorong Perpres ini guna melindungi ekosistem media, menghadirkan persaingan yang berkaedah antara platform digital dan media, serta mendorong kerjasama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme yang berkelanjutan.”
Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini menambahkan, “Pembahasan Perpres ini cukup lama, lebih dari 3 tahun. Perpres ini diawali dari aspirasi insan pers, kemudian pemerintah menampung berbagai pendapat seluruh stakeholder terkait, termasuk media massa dan platform digital. Pembahasan pun cukup alot, hingga tahun 2023 lalu bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan Perpres ini dipercepat sehingga kemajuan dan keberlanjutan industri media nasional dapat segera terlaksana.”
Menurut Meutya Hafid, “Seluruh masyarakat tentunya butuh berita yang sesuai fakta dan konten berkualitas, bukan konten sensasional atau berdasarkan judul yang click bait. Perpres Publisher Rights ini memang belum sempurna namun dapat menjadi landasan awal bisnis media nasional. Kita harapkan setelah Perpres ini terbit, akan meningkatkan bisnis media yang berkelanjutan beriringan dengan konten kualitas yang berkualitas. Bisnis media yang baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja media, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas berita yang dibaca oleh masyarakat Indonesia.”
Sebelumnya, pada Peringatan Hari Pers Nasional (2024) di Jakarta Utara, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Perpres Publisher Rights pada Senin (19/2/2024). Presiden mengakui bahwa pendekatan ini melibatkan Dewan Pers, asosiasi pers, dan perwakilan perusahaan pers untuk memastikan pengakuan berbagai pihak sebelum menetapkan aturan baru ini. (hen/hdl)
