Jakarta (pilar.id) – Indonesia, yang terletak di persimpangan empat lempeng tektonik utama—Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina—menjadi negara dengan risiko tinggi terhadap bencana geologi.
Risiko ini mencakup gempa bumi, erupsi gunung api, gerakan tanah, hingga tsunami. Dalam setahun, lebih dari 800 kejadian gerakan tanah tercatat di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya, menekankan pentingnya mitigasi untuk mengantisipasi dampak bencana geologi.
“Posisi Indonesia yang kompleks secara geografi dan aktivitas geologi memengaruhi luasnya kawasan rawan bencana (KRB), mencakup 195,9 juta jiwa. Dari peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) terbaru, 40,9 juta jiwa teridentifikasi terdampak,” ujar Hadi.
Mitigasi bencana ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pelatihan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan risiko, serta sistem peringatan dini.
“Dengan pendekatan holistik dan terstruktur, kita dapat mengurangi risiko kerugian dan melindungi masyarakat dari dampak bencana,” lanjut Hadi.
Supartoyo, Penyelidik Bumi Utama PVMBG, dalam orasinya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, dengan 69 di antaranya dipantau 24 jam oleh PVMBG.
“Indonesia menjadi negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia,” jelas Supartoyo.
Selain ancaman gunung api, Indonesia juga mengalami sekitar 12-15% dari total gempa bumi dunia setiap tahunnya, dengan 5 hingga 29 kejadian gempa merusak.
Sejak 2000 hingga 2024, Indonesia mencatat 18 kejadian tsunami, dan gerakan tanah mencapai lebih dari 800 insiden tiap tahunnya, terutama dipicu oleh curah hujan tinggi dan kondisi geologi.
Kendati berada di zona rawan bencana, Indonesia juga mendapat keuntungan dari kekayaan sumber daya alam. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan risiko bencana sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional. (hdl)