Jakarta (pilar.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Caranya dengan menutup kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari korupsi.
Saat ini, harga kekonomian Pertalite dan Solar sudah di atas Rp17.000 per liter, sementara harga yang dibayar oleh masyarakat hanya Rp7.650 untuk Pertalite dan Rp5.150 untuk Solar. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, besaran subsidi yang akan diberikan oleh APBN akan mencapai angka sebesar Rp502,4 trilliun.
“Apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah tampa mencabut atau mengurangi subsidi yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, Selasa (30/8/2022).
Hanya saja, dia mempertanyaan kenapa pemerintah lebih sibuk mengurusi masalah mencabut atau mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak jebol. Padahal, kata dia, mencabut subsidi akan memicu terjadinya inflasi dan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sumitro Djojohadikusumo Begawan ekonomi yang merupakan ayah dari prabowo subianto pernah mengutarakan tingkat kebocoran anggaran itu mencapai sekitar 30 persen dan prabowo sendiri mensinyalir sekitar 25 persen. Jadi kalau kebocoran ini bisa ditutup maka pemerintah akan mendapatkan dana yang sangat besar
Apalagi seperti diketahui badan anggaran DPR sudah menyetujui usulan pemerintah menyangkut revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun. Jika kebocorannya bisa kita hilangkan tidak usah 30 persen atau 25 persen, tapi 20 persen saja, maka pemerintah akan punya dana yang bisa dikelola yaitu sebesar Rp621,2 triliun.
Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah subsidi yang ada yaitu Rp 502,4 triliun. Apabila bisa melakukan hal ini maka pemerintah tidak perlu pusing-pusing dengan masalah subsidi BBM yang akan menggerus APBN. Karena permasalahan itu sudah bisa ditutup dari dana APBN yang bisa terselamatkan.
Kalau kebocoran APBN ini bisa ditutup maka pemerintah bisa membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar jauh lebih banyak dengan dana yang didapat, bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor.
“Pertanyaannya mengapa pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi penghapusan atau pengurangan subsidi ketimbang mengurusi bagaimana caranya supaya bisa menutup kebocoran anggaran negara karena praktek korupsi? Tentu pemerintah jika mereka masih punya hati nurani telah dan sudah tahu jawabannya,” bebernya. (her/din)
