Jakarta (pilar.id) – Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), mengungkapkan bahwa perdagangan dan pajak karbon menjadi salah satu upaya strategis pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, dia menyayangkan penundaan penerapan kebijakan ini yang baru akan berlaku pada tahun 2025.
Penerapan pajak karbon ini telah mengalami penundaan sejak akhir 2021, ketika pemerintah sebelumnya berencana untuk mengimplementasikan pajak karbon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mulai 1 April 2022.
“Saat itu, pemerintah mengatakan bahwa implementasi ditunda untuk menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon,” ujar Riza Suarga dalam talkshow ‘Peran Industri Karbon Menuju Indonesia Emas’ yang diadakan oleh TKN Prabowo-Gibran di Media Center TKN, Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/1/2024).
Riza berharap bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dapat mempercepat penerapan perdagangan dan pajak karbon di Indonesia sesuai dengan visi misi yang terangkum dalam Asta Cita.
“Mungkin nanti Asta Cita akan mempercepat,” tambah Riza.
Riza menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tarif pajak karbon paling rendah adalah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Meskipun lebih rendah dari usulan awal Rp 75, tarif ini tetap menjadi yang terendah di dunia untuk urusan pajak karbon.
“Kalau pajak karbon itu dilakukan dan diterapkan murah seperti yang sempat diucapkan oleh Kemenkeu hanya 2 dolar atau Rp30.000, ya jelas tidak menarik. Di sisi lain, kalau pemerintah menerapkan pajak karbon tinggi seperti di negara-negara Barat, yang kena kan kita-kita. Akhirnya apa yang terjadi? Inflasi,” papar Riza.
Glory H. Sihombing, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan pakar karbon, iklim, dan keberlanjutan, menambahkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, penerapan perdagangan karbon masih menunggu waktu yang tepat.
“Memang yang belum bisa dipastikan adalah waktunya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Riza tadi, itu sudah pasti akan dilaksanakan,” kata Glory. (hen/hdl)
