Jakarta (pilar.id) – Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia kini memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan nasional.
Momentum ini ditekankan dalam acara peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2025 dan seminar nasional bertema Energi Baru Ekonomi Syariah: Menuju Transisi dan Keberlanjutan, yang diadakan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) pada Sabtu (30/11/2024).
Acara ini menghadirkan Wakil Presiden Indonesia ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, sebagai pembicara utama. Laporan ISEO 2025 disampaikan oleh Rahmatina Awaliah Kasri, Ph.D., Kepala PEBS FEB UI.
Seminar nasional ini juga menghadirkan tokoh ekonomi terkemuka seperti Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D., Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi 2024–2029; Ir. Adiwarman Azwar Karim, Wakil Komisaris Utama BSI; serta KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si., Direktur Eksekutif KNEKS.
Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina dan pengurus DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menegaskan bahwa Ekonomi dan Keuangan Syariah kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini juga masuk dalam Asta Cita, visi pembangunan Presiden Prabowo.
“Setelah 30 tahun perjuangan, Ekonomi dan Keuangan Syariah kini menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Ini adalah pencapaian yang luar biasa,” ujar Handi.
Handi menekankan pentingnya regulasi terintegrasi melalui Omnibus Law Ekonomi Syariah. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk seluruh aktivitas ekonomi syariah. Selain itu, penguatan lembaga syariah juga diperlukan.
“Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) perlu ditingkatkan menjadi lembaga dengan kewenangan setara kementerian. Langkah ini penting untuk memastikan koordinasi kebijakan lintas sektor berjalan efektif,” kata Handi.
Indeks literasi dan inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menunjukkan tren peningkatan. Data dari PEBS FEB UI menyebutkan literasi ekonomi syariah naik dari 16,30 persen pada 2019 menjadi 28,01 persen pada 2023. Sementara literasi keuangan syariah meningkat dari 8,93 persen menjadi 39,11 persen dalam periode yang sama.
“Inklusi keuangan syariah juga membaik, dari 9,1 persen pada 2019 menjadi 12,88 persen pada 2023. Ini mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah,” ungkap Rahmatina Awaliah Kasri.
Dalam sesi penutup, Handi menyerukan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap Ekonomi dan Keuangan Syariah. “Peran semua pihak sangat penting agar ekonomi syariah semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Peluncuran ISEO 2025 menjadi tonggak baru untuk memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai energi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. (hen/hdl)
