Jakarta (pilar.id) – Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan anggaran Pemilu 2024 aman. Namun, anggaran Pemilu 2024 hingga hari ini masih tersendat.
Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow menilai, anggaran yang tidak mencukupi bakal menggangu proses tahapan pemilu. Karena, tahapan pemilu sudah terencana dan jadwalnya sudah jelas.
Apabila kegiatan atau tahapan pemilu tertunda gara-gara persoalan anggaran, maka akan menumpuk dan membuat penyelenggaraan hingga peserta pemilu kerepotan.
“Saya kira akan merepotkan penyelenggara dan peserta pemilu jika anggarannya tertunda. Karena beban pemilu sendiri sudah berat, kalau menumpuk akan tambah berat,” kata Jeirry, Sabtu (6/8/2022).
Di sisi lain, dia khawatir masalah anggaran yang dicicil ini membuat proses Pemilu 2024 berjalan tidak maksimal. Karena fokus pembahasan yang muncul ke permukaan hanya soal anggaran, sementara hal-hal penting lainnya terlupakan.
Oleh sebab itu, Jeirry berharap ada komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk segera mencairkan anggaran pemilu secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan jalannya tahapan pemilu.
Kalaupun tidak bisa mencairkan anggaran secara penuh, maka pemerintah harus transparan dan menjelaskannya kepada publik. Sebab hingga saat ini publik tidak tahu alasan pemerintah yang mencicil anggaran pemilu.
Kalaupun keterlambatan pencairan anggaran disebabkan oleh penyelenggara pemilu yang belum memenuhi persyaratan administratif atau lainnya. Apabila masalahnya ada pada penyelenggara pemilu, maka harus dijelaskan supaya publik bisa melakukan kontrol dan kritik serta masukan kepada penyelenggara.
“Pemerintah tidak transparan kepada publik, kenapa dana tidak segera dicairkan? Apakah memang tidak ada anggaran cukup membiayai pemilu atau ada faktor-faktor lain? Ketidaktransparanan pemerintah bisa memicu munculnya isu-isu penundaan pemilu kembali,” tegasnya.
Menurut dia, penjelasan dan transparansi dari pemerintah sangat penting supaya publik tahu persis duduk persoalan keterlambatan pemenuhan secara penuh anggaran pemilu. Jangan sampai, kata Jeirry, publik dibiarkan bertanya-tanya dan memicu kecurigan yang tidak perlu.
“Saya kira kalau mau saran kepada pemerintah, segera cairkan anggaran. Hanya itu,” tegasnya.
Total anggaran yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun. (her/hdl)
