Jakarta (pilar.id) – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mengeluarkan kebijakan yang preventif terkait hepatitis akut. Ia tidak ingin Menkes kelabakan ketika penyakit hepatitis akut ini menyebar.
Menurut dia, pasien yang sudah terindikasi hepatitis akut mendapatkan perawatan yang maksimal. Selain hal tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hepatitis akut misterius ini. Karena banyak masyarakat belum mengetahui penyakit tersebut.
“Jadi, harus sosialisasi tentang bahayanya, bagaimana mencegahnya, kalau terjadi penularan masyarakat harus bagaimana mendeteksinya,” kata Trubus, Rabu (11/5/2022).
Kemudian terkait dengan kebijakan di rumah sakit. Menurutnya, penanganan penyakit misterius ini harus jelas. Tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan harus dibekali wawasan ketika menghadapi pasien dengan gejala hepatitis akut misterius.
Trubus menegaskan, nakes dan faskes harus dioptimalkan. Dengan begitu, ketika terjadi kasus baru, pasien bisa segera diisolir. Apalagi, penularan hepatitis akut cukup cepat atau tidak jauh berbeda dengan virus corona.
“Maka dari itu menurut saya, pemerintah harus siap dari sekarang. Agar darurat kesehatan seperti kasus varian Delta, tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu, efek pencegahannya harus optimal. Penanganannya harus tepat,” ujarnya.
Tak kalah penting, lanjutnya, yakni penguatan koordinasi pemerintah. Sebab selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat tidak siap jika muncul penyakit baru. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat minim.
“Lalu kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga harus diperkuat. Karena saat ini terlihat masih kurang,” tegas Trubus. (her/din)
