Bogor (pilar.id) – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui program rumah bersubsidi. Penyerahan kunci rumah secara serentak dilakukan di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura sebagai bagian dari Program Rumah untuk Guru Indonesia.
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah subsidi bagi guru.
“Awalnya hanya penandatanganan MoU, tetapi beberapa hari lalu, Menteri PKP mengabarkan bahwa kita langsung serah terima kunci. Ini langkah maju yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Menteri PKP atas kerja cepatnya,” ujar Abdul Mu’ti di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, program ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen membangun sumber daya manusia Indonesia melalui tenaga pendidik. Guru sebagai pahlawan pencerdasan bangsa harus mendapatkan perhatian lebih dalam aspek kesejahteraan.
“Kami berharap program ini bermanfaat dan para guru dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran serta tugas mulia mereka sebagai pendidik,” tambahnya.
20.000 Rumah Subsidi untuk Guru
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru. Namun, dalam acara ini penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.
Program ini dirancang untuk mendekatkan tempat tinggal guru dengan lokasi mengajar, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.
“Mewujudkan program ini bukan hal mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis dan percaya diri membangun Indonesia secara mandiri. Sesuai arahan beliau, saya akan mengutamakan kebijakan untuk wong cilik,” ungkap Menteri Maruarar.
BTN: Program Ini Dapat Mengentaskan Kemiskinan
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menegaskan bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, BTN mendukung program ini agar terus berlanjut.
“Program ini sangat disukai masyarakat dan juga menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan rumah yang layak, para guru bisa lebih berkonsentrasi dalam mengajar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya data akurat dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian dan lembaga sangat krusial dalam mendukung kesejahteraan guru.
“Data yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan efektif, termasuk dalam penyediaan hunian layak bagi guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif,” jelasnya. (ret/hdl)
