Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat fondasi keuangan daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan aset. Melalui tiga strategi utama, yakni digitalisasi, promosi agresif, dan restrukturisasi organisasi, Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widyawati, menjelaskan bahwa strategi ini menjadi motor penggerak pengelolaan aset yang lebih transparan dan produktif.
“Digitalisasi lebih dari sekadar tren, ini adalah alat strategis untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Pemkot Surabaya sedang mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah (SIKDASDA),” ujar Wiwiek, Minggu (24/8/2025).
Aplikasi SIKDASDA dirancang dengan dua fungsi utama. Pertama, untuk penatausahaan internal aset secara digital sehingga birokrasi lebih ringkas, administrasi lebih cepat, serta potensi kesalahan data dapat diminimalisir. Kedua, berfungsi sebagai etalase digital bagi investor melalui fitur pemetaan dan katalog aset yang memuat detail lokasi, luas, hingga peruntukan aset yang tersedia.
“SIKDASDA diharapkan bisa menjadi jembatan antara aset pemerintah yang belum dimanfaatkan dengan pihak-pihak yang berminat, baik swasta maupun BUMN,” jelasnya.
Aset Idle Jadi Fokus
Wiwiek menegaskan bahwa aset yang dibiarkan kosong atau idle merupakan kerugian besar. Oleh karena itu, BPKAD kini berperan lebih proaktif dengan memasarkan aset layaknya tim profesional.
“Melalui data dari SIKDASDA, pemerintah dapat mengidentifikasi aset paling potensial di lokasi strategis untuk diprioritaskan ditawarkan kepada investor,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program mentoring bisnis, pelaku UMKM bisa mendapat bimbingan terkait prosedur penyewaan aset agar mereka turut berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi daerah.
Restrukturisasi Organisasi
Pemkot Surabaya juga tengah mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus aset, agar pengelolaan lebih fokus pada promosi dan pencarian mitra.
“Pembentukan tim khusus ini penting agar ada pihak yang benar-benar fokus menjalankan fungsi pemasaran dan negosiasi aset daerah,” tambah Wiwiek.
Ia juga menepis anggapan bahwa harga sewa aset pemerintah terlalu mahal. Menurutnya, seluruh penilaian dilakukan independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai nilai pasar sehingga wajar dan akuntabel.
Target Pendapatan 2025
Dengan kombinasi strategi digitalisasi, promosi proaktif, dan restrukturisasi organisasi, Pemkot Surabaya optimistis mampu meningkatkan nilai ekonomis aset daerah. Tahun 2025, dari total target retribusi Rp486 miliar, sekitar Rp121 miliar ditargetkan berasal dari optimalisasi aset.
“Angka tersebut menunjukkan potensi aset daerah masih sangat besar. Dengan strategi yang ada, kami yakin kontribusi PAD bisa terus meningkat,” pungkas Wiwiek. (rio)
