Jakarta (pilar.id) – Minat investor swasta yang mau membangun di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim sangat besar. Bahkan diklaim, sudah ada pengajuan minat mencapai 25 kali lebih banyak dibanding tanah yang tersedia.
Namun, sebelum benar-benar memutuskan untuk menanam investasi di IKN, ada baiknya investor juga mempertimbangkan berbagai macam risiko yang mungkin akan datang kemudian hari seperti, ancaman resesi dunia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai, banyak catatan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah soal IKN. Sekalipun pemerintah sudah obral banyak insentif, terutama insentif pajak dan hak guna usaha (HGU).
“Pertama, obral insentif bukan satu satunya pertimbangan investor untuk menanamkan uang di IKN, tapi kondisi makro ekonomi termasuk ancaman resesi dunia, naiknya suku bunga dan selisih kurs jadi faktor utama,” kata Bhima, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, investor tidak hanya mengumpulkan dana dari internal tapi juga melalui skenario pinjaman baik domestik maupun luar negeri. Di tengah naiknya suku bunga, biaya pinjaman akan lebih mahal sehingga menambah cost of financing proyek di IKN.
Soal selisih kurs, akan berpengaruh terhadap biaya material konstruksi terutama yang didatangkan dari impor seperti besi baja, kaca, keramik, dan sebagainya. Ditambah lagi soal penyesuaian upah yang akan lebih tinggi tahun depan karena adanya inflasi.
“Variabel tadi perlu dihitung secara cermat oleh calon investor,” kata Bhima.
Kedua, meski ada UU terkait proyek IKN, namun investor wajib mempertimbangkan kepastian hukum pascapemilu. Dengan alasan kondisi resesi dan pelebaran defisit fiskal, bisa saja presiden terpilih 2024 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Indonesia (Perppu) untuk menunda sementara IKN.
Sebab, risiko politik punya beban besar bagi pengusaha, apalagi investasi yang dibutuhkan berorientasi jangka panjang.
Lalu yang ketiga, calon investor mesti memperhatikan faktor imbal hasil di proyek IKN. Karena rencana awal adalah pemindahan Ibu Kota pemerintahan, bukan kawasan industri atau kawasan komersial yang akan menentukan minat investor.
Adapun jika berbicara soal internal rate of return (IRR), tentu investor sudah belajar soal imbal hasil beberapa proyek infrastruktur komersial seperti bandara dan jalan tol yang rendah. “Apalagi IKN pusat pemerintahan bukan bisnis,” tegasnya.
Pembangunan proyek IKN Nusantara bakal dimulai tahun 2023. Segudang persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan mega proyek ini. Namun tidak bisa asal bangun, proyek yang direncanakan sejak Presiden Soekarno ini harus benar-benar dihitung secara matang dan cermat di tengah tahun kegelapan.
Presiden Joko Widodo memuji perkembangan pembangunan infrastruktur IKN saat meninjau langsung di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022), sembari menyatakan keyakinan bahwa pada Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun di IKN.
Presiden menjelaskan yang terbangun pada Januari nanti bukan hanya gedung-gedung pemerintah, tetapi juga yang diperuntukkan dan dipergunakan sektor swasta, sebagai penanda pusat perekonomian baru di wilayah IKN.
“Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah bukan hanya gedung-gedung nya pemerintah, tetapi private sector/sektor swasta, investor, PPP (public private partnership), sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak,” kata Jokowi dalam keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, kemarin. (her/fat)
