Jakarta (pilar.id) – Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan demam berdarah dengue (DBD) dengan lebih cepat di wilayahnya guna mengurangi angka kematian akibat penyakit yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1968. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat dianggap sangat penting.
“Kecepatan penanganan kasus DBD merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan dan mengurangi angka kematian. Diperlukan penanganan yang holistik menghadapi lonjakan kasus DBD di beberapa daerah di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (5/3/2024).
Data dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebutkan bahwa peningkatan kasus DBD disebabkan oleh vektor nyamuk DBD yang belum terkendali, masa pancaroba, dan kurangnya langkah-langkah penguburan, pengurasan, dan penutupan (3M) tempat penampungan air serta barang bekas yang belum menjadi kebiasaan masyarakat.
Hingga akhir Februari 2024, Kemenkes mencatat terdapat 16.000 kasus DBD di seluruh Indonesia dengan 124 kasus kematian.
Menurut Lestari, kesigapan yang didukung oleh kebijakan yang tepat sangat penting dalam menghadapi peningkatan kasus DBD di beberapa daerah di tanah air.
Lestari, yang juga dikenal sebagai Rerie, berpendapat bahwa siklus peningkatan kasus DBD seharusnya bisa diantisipasi dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah, menurut Rerie, dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dengan konsisten mengajak masyarakat untuk melibatkan diri dalam gerakan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
Selain itu, Rerie menambahkan bahwa sosialisasi mengenai gejala dan langkah-langkah antisipasi jika ada anggota keluarga yang diduga terkena DBD juga harus dilakukan secara massif, sehingga pertolongan pertama dapat diberikan dengan segera dan tepat.
Lebih lanjut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut berharap agar pemerintah melakukan kajian menyeluruh dalam upaya mengendalikan atau menghentikan penyebaran DBD di seluruh Indonesia. (ret/hdl)