Tanjungpinang (pilar.id) – Keterwakilan kaum perempuan hingga 30 persen di lembaga legislatif dinilai penting untuk mewarnai kemajuan demokrasi di Indonesia.
“Kami mengajak kaum perempuan mengambil peran strategis di parlemen, terlebih ada peluang keterwakilan mereka hingga 30 persen,” kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (21/7/2022).
Ansar mengatakan, meski peluang tersebut ada sesuai amanah UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik pada pasal 2 dan pasal 29, namun persoalannya sering kali calon kaum perempuan tidak bisa bersaing dengan calon laki laki. Ditambahkan, hal ini biasanya dipicu terkait masalah dukungan, modal hingga urusan ketenaran.
“Tapi terlepas dari itu, asal ada keseriusan kaum perempuan, pasti punya cara dan strategi terbaik dan terhormat untuk bisa lolos menjadi anggota legislatif,” tegasnya.
Meski demikian, dia memastikan jika pemerintah akan terus mendorong kaum perempuan melalui pendidikan politik untuk terlibat dan melibatkan diri dengan bergabung bersama partai politik guna bisa meraih kesempatan kesetaraan gender bersama kaum laki-laki di parlemen.
Ia tidak ingin keikutsertaan kaum perempuan hanya sekedar meramaikan saat pencalonan semata. Tapi harus benar-benar total untuk bisa duduk sebagai anggota di lembaga legislatif. Dengan demikian, hasilnya tercukupi sesuai kuota 30 persen untuk perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif.
“Dengan jumlah penduduk 270 juta orang, dengan perbedaan rasio gendernya hanya satu persen, mestinya anggota parlemen laki-laki dan perempuan di berbagai tingkatkan baik kota, provinsi hingga pusat akan berimbang. Tapi nyatanya saat ini masih sangat jauh, dan ini menjadi tugas kaum perempuan ke depan untuk mengisinya,” ucapnya.
Dicontohkan, dari total 45 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, perempuan anggota hanya empat orang atau 1,8 persen, sehingga masih sangat jauh dari kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di kursi parlemen. (hdl/ant)
