Jakarta (pilar.id) – Kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu sorotan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi meminta agar para pemimpin daerah segera mempercepat realisasi belanja APBD masing-masing.
Sebab, hingga semester I tahun 2022 ini, penyerapan anggaran di APBD baru mencapai 39,3 persen.
“Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi. Karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal,” tegas Presiden saat memberikan arahan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarata, Kamis (18/8/2022).
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan para pemimpin daerah agar berhati-hati karena anggaran yang terserap di APBD baru Rp472 triliun. Padahal menurutnya, perputaran uang di daerah ini memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat. Ini penting sekali,” kata Jokowi.
Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, selain dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, juga diikuti para kepala daerah secara daring.
Jokowi mengingatkan realisasi belanja APBD menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia juga menyoroti masih adanya uang APBD yang menganggur di bank sebesar Rp193 triliun.
“Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun. Sangat besar sekali. Ini harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk tidak lagi bekerja dengan rutinitas standar yang biasa-biasa saja di tengah krisis global. Kondisi sulit global itu, menurut Jokowi, disebabkan oleh tantangan pemulihan pandemi COVID-19 yang diikuti dengan situasi perang dan geopolitik hingga memunculkan krisis pangan, energi, dan keuangan.
Dia meminta jajaran pemerintah bekerja bukan hanya memperhitungkan aspek makro, tetapi juga secara mikro, bahkan detail melalui angka dan data. Kinerja tersebut penting dalam upaya menekan laju inflasi yang mencapai 4,94 persen pada Juli 2022 (yoy) terutama diakibatkan gejolak inflasi kelompok pangan sebesar 11,47 persen (yoy).
Tingkat inflasi nasional tersebut lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen. (fat)