Jakarta (pilar.id) – Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC) berkolaborasi dengan Yayasan Persada Hati menyelenggarakan Kajian Etika dan Peradaban Edisi Ke-24. Acara ini membahas tema ‘Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Menumbuhkan Kualitas Demokrasi’ dan berlangsung secara luring di Ruang Kasuari, Grand Ballroom, Ambhara Hotel, dengan Dr. Sunaryo sebagai moderator.
Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D. (Ketua PIEC), menyampaikan bahwa penguatan masyarakat sipil adalah bagian integral dari usaha untuk menjaga demokrasi dan mementingkan sejarah intelektual. “Peran penting masyarakat sipil dalam demokrasi adalah membatasi dan mengontrol kekuasaan. Saat ini, kita menghadapi pelemahan suara masyarakat sipil yang mengancam demokrasi,” ujar Pipip.
Usman Hamid, M. Phil (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia), memberikan pandangan bahwa oligarki awalnya menjadi perhatian dalam proses demokratisasi karena menciptakan ketidaksetaraan antara yang diuntungkan dan yang tertindas.
“Sistem ekonomi Indonesia adalah perpanjangan dari sistem global yang kapitalistik. Sistem kepartaian yang tidak ideologis dan berakhir dalam aliansi kolusif, dikenal sebagai kartel politik,” ungkapnya.
Usman menyoroti subsidi partai politik di beberapa negara, yang membuat partai mencari pendanaan sendiri dan terkadang terlibat dalam korupsi. “Gejala kemunduran demokrasi terlihat dalam regresi kebebasan politik, masalah ekonomi, dan masalah sosial,” tambahnya.
Usman Hamid juga menilai bahwa sentimen politik yang populis mendorong regresi demokrasi. Tanda-tanda regresi melibatkan pembatasan kritik, penurunan kualitas partai politik, monopolisasi dan politisasi media, pelemahan lembaga penegak hukum, dan polarisasi.
Fachry Ali, MA (Cendekiawan Muslim), menilai tingkat sensitivitas The Jakarta Post sangat baik. Dia menyatakan bahwa ketika demokrasi diterapkan, koran-koran yang kritis seringkali gagal, kecuali jika memiliki modal yang sangat kuat. Fachry Ali juga menyoroti migrasi digital ke dalam politik, yang mengarah pada pergeseran dari negara vs masyarakat menjadi negara vs masyarakat vs oligarki.
Acara kajian ini menjadi platform penting untuk mendiskusikan tantangan dan upaya memperkuat masyarakat sipil dalam mendukung kualitas demokrasi di Indonesia. (usm/hdl)
