Jakarta (pilar.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam program renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menelan biaya hingga Rp6,1 milyar. Program tersebut dinilai tidak layak dilanjutkan karena menghabiskan biaya yang relatif besar.
PKS berpendapat, semestinya anggaran BRIN sebesar itu digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, keuangan negara saat ini sedang kembang-kempis akibat mensubsidi komoditas migas.
“Bukan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya. Jadi, sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Menurut Mulyanto, ketua dan anggota dewan pengarah BRIN merupakan tokoh atau pejabat di lembaga lain yang sudah memiliki ruang kerja. Dengan demikian, yang mereka butuhkan cukup ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai dan dapat bersifat co-working space. “Jadi tidak perlu pengadaan baru,” singgung Mulyanto.
Mulyanto mengatakan daripada untuk merenovasi ruang kerja lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk kegiatan lain yang lebih penting. Selain itu, saat ini BRIN juga masih memiliki banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan, misalnya proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai.
“Dewan pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di Tanah Air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN,” kata Mulyanto.
Saat ini, lanjut Mulyanto, BRIN harus bekerja keras untuk menyelesaikan PR tersebut. Karena itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan BRIN agar dapat mengejar ketertinggalan.
“BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal,” tegas Mulyanto. (ach/fat)
