Surabaya (pilar.id) – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ekonomi biru yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Hukum KKP RI Tahun 2024 di Hotel Vasa Surabaya pada Selasa (20/2/2024).
Bobby menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan terus mendukung lima prioritas KKP yang bertujuan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia berbasis ekonomi biru.
“Kami di Pemprov Jatim sangat mendukung program kebijakan ekonomi biru yang menyelaraskan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan keberlanjutan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional,” ungkap Bobby.
Jawa Timur, menurutnya, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan dan dapat terus dikembangkan. Dengan panjang pantai mencapai 3.543,54 kilometer dan wilayah laut seluas 5,2 juta hektar, Jatim memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang mendukung.
Plh Sekdaprov Bobby menjelaskan bahwa Jatim memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, seperti 235 ribu nelayan, 277 ribu pembudidaya ikan, 7 ribu petambak garam, 18 ribu unit usaha pemasaran, 8 ribu unit pengolah ikan mikro, dan 428 unit pengolah ikan besar.
Dengan potensi tersebut, Jatim berhasil menjadi provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi secara nasional dan perikanan budidaya tertinggi ke-2. Produksi garam dan volume ekspor perikanan dari Jatim juga mencapai angka tertinggi di tingkat nasional.
“Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Jawa Timur berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” terangnya.
Plh Sekdaprov Bobby percaya bahwa peningkatan potensi kelautan dan perikanan di Jatim harus terus ditingkatkan. Selain fokus pada peningkatan produksi, Pemprov Jatim juga menekankan upaya pelestarian dan penanggulangan permasalahan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Salah satu upaya tersebut adalah penanaman mangrove dengan luas kawasan mencapai 1.800 hektare. Bobby juga mencatat bahwa Pemprov Jatim telah menggalakkan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
“Kami yakin kegiatan forum hukum ini dapat melahirkan konsensus guna memperkuat pengelolaan perikanan nasional untuk generasi emas 2045,” pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dalam perlindungan kelautan dan perikanan. Ia menyoroti upaya Pemprov Jatim dalam penanaman mangrove yang bertujuan untuk melindungi kelestarian biota laut.
“Jika setiap daerah memiliki inisiasi untuk menanam mangrove atau bahkan ada diprogramkan, maka akan sangat bagus dan mendukung penuh kebijakan dari KKP,” ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan lima kebijakan prioritas untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, termasuk memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. (hdl)
