Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2024 di Ballroom The St. Regist, Jakarta.
Menurut Presiden, ekonomi Indonesia saat ini masih tumbuh dengan sangat baik, mencapai 5,05 persen. Inflasi juga tetap terkendali pada angka 2,57 persen, sementara cadangan devisa mencapai USD145 miliar. Neraca dagang Indonesia juga surplus sebesar USD36 miliar atau setara dengan Rp570 triliun, dengan current account deficit yang juga surplus sebesar 0,16 persen.
“Saya kira angka-angka seperti ini yang seharusnya membuat kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” ujar Presiden.
Meskipun optimis, Presiden Jokowi tetap mengingatkan seluruh pihak di sektor jasa keuangan untuk tetap waspada terhadap pergerakan ekonomi global yang cepat dan disrupsi teknologi yang masif.
“Kita harus banyak belajar dari kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, Asian Financial Crisis, 2008 global financial crisis, dan juga jatuhnya Silicon Valley Bank. Semuanya mengharuskan kita berhati-hati dalam menjaga industri keuangan dan ekonomi kita,” ucap Presiden.
Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga agar ekonomi Indonesia bersifat inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.
“Tingkat inklusi keuangan kita mencapai 75 persen, dan literasi keuangan mencapai 65 persen pada tahun 2023,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sektor perbankan dan asuransi. Beliau menekankan perlunya strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM yang saat ini masih berada di angka 19 persen.
“Kita perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat pertumbuhan UMKM kita yang baik,” ucap Presiden.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. (riq/ted)
