Jakarta (pilar.id) – Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022/2023 di Geduneg MPR/DPR Selasa (16/8/2022). Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
RAPBN untuk tahun 2023 mendatang, menurut Presiden Jokowi telah direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Dari total tersebut, Rp2.230 triliun diantaranya akan menjadi belanja pemerintah pusat. Dan lebih dari 25 persen atau sebesar Rp608,3 triliun dialokasikan untuk pendidikan.
“Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke daerah Rp811,7 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/20220.
Presiden melanjutkan bahwa pemerintah akan berinvestasi pada sumber daya manusia Indonesia sehingga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus
demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa dari total RAPBN 2023, anggaran kesehatan direncanakan mendapat porsi 5,6 persen dari belanja negara atau sebesar Rp169,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Selain itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun yang akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Anggaran perlindungan sosial tersebut juga bertujuan untuk mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Joko Widodo menegaskan akan ada reformasi program perlindungan sosial dengan perbaikan basis data penerima manfaat melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Joko Widodo menjabarkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Selanjutnya penguatan link and match dunia pendidikan dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia; serta penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” katanya.
Untuk rencana pembangunan infrastruktur pada program kerja tahun 2023 dianggarkan Rp392,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Presiden menyebut pembangunan infrastruktur akan memadukan anggaran dengan skema pendanaan di luar APBN untuk mendukung target percepatan. Skema pendanaan APBN dan non-APBN tersebut akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. (fat)
