Ringkasan Berita
- Program LCDI menerima penghargaan pada Forum RKPD Sumatera Utara Tahun 2027.
- Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
- LCDI dinilai berkontribusi dalam integrasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
- Forum RKPD menegaskan sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan.
Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Medan, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada 27 organisasi masyarakat sipil dan mitra donor yang dinilai berkontribusi aktif dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah berkelanjutan. Seluruh mitra menerima pin dan plakat penghargaan, dengan Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) mendapatkan kehormatan penyematan pin secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara.
Program LCDI merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang diimplementasikan oleh Oxford Policy Management (OPML). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis LCDI dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Kontribusi LCDI dinilai signifikan, khususnya dalam mendorong pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RKPD serta kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Penyematan pin penghargaan secara simbolis diterima oleh Dr Agus Marwan S.IP, M.SP, selaku Koordinator Program LCDI Provinsi Sumatera Utara.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2027 disusun secara terencana, terkoordinasi, serta selaras antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Partisipasi aktif Program LCDI dalam forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ke depan. (usm/hdl)
