Jakarta (pilar.id) – Sebagai salah satu konsekuensi dari terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah ia tak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. Sehingga, posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dilepaskan.
Komitmen tersebut pun disetujui dan telah dijalankan oleh pengasuh dari Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya ini dengan mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Umum MUI. Namun, menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, permohonan pengunduran diri Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar tersebut belum final.
“Kita lihat saja nanti, itu kan baru proses, masih dibahas di MUI dan masih dalam proses pembahasan,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2022).
Miftachul Akhyar menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum MUI saat memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor pada Rabu (9/3/2022).
Ia beralasan pengunduran dirinya karena diamanahkan oleh Forum Ahlul halli wal Aqdi (Ahwa) dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung Desember 2021 agar tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
“Nanti kita tunggu saja hasilnya apa yang akan diambil belum tahu apakah jadi mundur atau tidak,” ungkap Ma’ruf.
Forum Ahwa adalah musyawarah sembilan kiai sepuh NU untuk memilih Rais Aam PBNU periode 2022-2026 di Muktamar NU. Pada Muktamar NU 2021, Miftah terpilih sebagai Rais Aam PBNU periode 2022-2026. Namun Forum Ahwa juga menyepakati agar Miftachul tak merangkap jabatan di luar amanahnya sebagai Rais Aam.
Padahal, jabatan Ketum MUI yang dijabat Miftah itu belum genap dua tahun. Ia terpilih sebagai Ketum MUI saat Musyawarah Nasional (Munas) X MUI pada 26 November 2020.
Wapres Ma’ruf Amin sendiri adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025. Ma’ruf sebelumnya adalah Ketua Umum MUI 2015-2020.
Sedangkan Wakil Menteri Agama saat ini yaitu Zainut Tauhid Sa’adi duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. (fat/antara)