Jakarta (pilar.id)– Meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023 ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Iapun menyambut baik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR hari ini.
“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” ungkap Puan usai Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).
Dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR dalam Rapat Paripurna hari ini, Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5% terhadap PDB.
Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9%. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4%.
Puan pun mendukung kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global. Kebijakan APBN tahun depan juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” kata Puan.
Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin. Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.
“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” paparnya.
Ditambahkan Puan, RAPBN 2023 juga harus meliputi program-program pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, harus ada upaya agar dunia usaha bisa kembali bergeliat.
“Tensi geopolitik Rusia dan Ukrania yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri,” jelas Puan.
“APBN tahun 2023 juga dimungkinkan akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global, khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” tegas mantan Menko PMK tersebut.
Dengan kondisi demikian, Puan berharap kebijakan fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional dirancang secara cermat. Ia juga mengingatkan agar Pemerintah memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan.
“DPR akan terus memantau penguatan program pelayanan umum dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja,” urai Puan mengakhiri. (dinaprihatini),
