Jakarta (pilar.id) – Saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Untuk itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemangku kepentingan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.
“Sebanyak 149 pelabuhan di Indonesia akan dapat menerapkan ekosistem ramah lingkungan dan terintegasi secara digital pada 2024 mendatang menyusul 14 pelabuhan yang sudah menerapkannya tahun ini,” ungkapnya dalam Green Port Awards 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/12/2022)
Menurutnya pengembangan ekosistem digital, dijelakannya juga akan mendorong efisiensi. Salah satunya dengan implementasi green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
“Pemerintahpun saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi. Karenanya sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu,” terangnya.
Digitalisasi diterangkan Luhut membangun satu sistem yang tidak membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju membangun sistem
digitalisasi.
“Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT. Karena ekosistem kita tidak bagus. Sekarang ekosistem itu dibangunkan. Jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan. Pemerintah ingin melakukan efisiensi dengan digitalisasi, tadi bangun smart port, bangun juga green port. Ini penting,” paparnya.
Berbeda dengan di Indonesia, di negara-negara maju hampir tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT).
“Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi. Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang.
‘Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja’ kenapa? Berarti sistem kita ndak baik,” imbuhnya
Masalah OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat disinggung Luhut beberapa waktu lalu di mana ia menyebut metode OTT bukan metode yang bagus. Menurutnya kala itu, solusi terbaik adalah dengan penerapan digitalisasi
Luhut juga memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai.
“Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini,” pungkasnya. (din/antara)