Surabaya (pilar.id) – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusung target ambisius: mewujudkan swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan. Salah satu upaya utama yang akan didorong pemerintah adalah memperluas penggunaan biodiesel, seperti program B35 dan B40, sebagai pengganti impor bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan defisit neraca perdagangan sektor migas.
Namun, sejumlah kalangan akademisi memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kebijakan ini. Salah satunya datang dari Gigih Prihantono, S.E., M.S.E., dosen Ekonomi Energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR).
Swasembada Tidak Cukup Sekadar Biodiesel
Gigih menegaskan bahwa swasembada energi tidak dapat dimaknai sempit sebagai kemampuan memproduksi biodiesel semata. Menurutnya, swasembada energi mencakup tiga hal: ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian rantai pasok energi secara keseluruhan.
“Fokus pada biodiesel saja masih mungkin dicapai, asalkan ada strategi terukur. Pemerintah harus memperkuat produksi minyak sawit dan membangun infrastruktur pengolahan dan distribusinya secara serius. Tanpa itu, program seperti B35 dan B40 hanya akan menjadi slogan,” ujarnya.
Konsekuensi Fiskal dan Risiko Anggaran
Dari sisi anggaran negara, kebijakan ini membawa tantangan tersendiri. Meskipun sebagian besar industri minyak sawit dikelola oleh swasta, dukungan pemerintah melalui insentif dan subsidi tetap krusial agar program berjalan.
“Tanpa subsidi, mungkin tidak ada beban langsung. Tapi kalau pemerintah ingin mendorong realisasi cepat, pasti ada intervensi anggaran. Simulasi menunjukkan, biaya subsidi bisa mencapai Rp35,5 triliun jika B35 dan B40 dijalankan secara bersamaan,” jelasnya.
Biodiesel Bukan Solusi Jangka Panjang
Ketergantungan pada biodiesel berbasis kelapa sawit juga menimbulkan risiko keberlanjutan. Harga sawit yang fluktuatif di pasar global serta isu lingkungan seperti deforestasi bisa menghambat kestabilan pasokan dan dukungan internasional.
“Biodiesel hanyalah energi transisi. Kita butuh diversifikasi sumber energi seperti bioetanol, tenaga surya, dan energi terbarukan lainnya untuk memperkuat bauran energi nasional,” tambah Gigih.
Gigih menyarankan agar pemerintah melibatkan lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan energi. Ia menekankan bahwa keberhasilan swasembada energi tidak hanya soal produksi, tapi juga soal keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang. (hdl)
