Palembang (pilar.id) – Mahkamah Agung pada Minggu (8/5/2022) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi aturan pemberian kerja dari rumah pasca cuti lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.
Kebijakan ini dikeluarkan menindaklanjuti himbauan dari Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang menyetujui usulan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Namun, tidak semua lembaga negara kemudian menerapkan aturan bekerja dari rumah pasca cuti lebaran. Seperti di Kota Pelambang, Sematera Selatan. Semua pegawai Pemkot Palembang diwajibkan untuk datang dan bekerja dari kantor.
Aturan ini tidak hanya berlaku bagi pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi, juga bagi pegawainon-ASN. Kebijakan ini didasarkan pada arahan Gubernur Sumatera Selatan agar semua pegawai bekerja dari kantor guna meningkatkan kinerja, produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Senin (9/5/2022) mengatakan kebijakan semua pegawai baik ASN maupun non-ASN hingga beberapa waktu ke depan harus masuk kerja di kantor masing-masing dengan kepatuhan protokol kesehatan ini untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya.
“Itu sesuai arahan dari Gubernur, tidak ada kerja dari rumah atau work from home (WFH), semua pegawai masuk kerja pukul 07.30 WIB – 15.00 WIB,” kata Harnojoyo usai apel hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 Masehi di Plaza BKB Palembang.
Ia memastikan pemerintah kota bakal memberlakukan sanksi tertentu sesuai mekanisme yang ada, bila ASN atau non-ASN melanggar ketentuan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa memastikan tidak ada pegawai yang bolos di hari pertama kerja usai cuti Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepastian tersebut didapatkan melalui pelaporan dari tim inspeksi kedisiplinan pegawai yang dibentuk Pemerintah Kota Palembang.
Menurutnya, tim inspeksi itu melakukan pemeriksaan secara langsung ke setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dan sekretariat kota.
“Saya dan tim mengecek langsung, alhamdulillah fakta di lapangan tidak ada yang bolos, baik ASN atau non-ASN,” kata Ratu Dewa usai inspeksi mendadak pegawai di sekretariat daerah Kota Palembang itu.
Ia menemukan berdasarkan daftar absensi digital dan tertulis secara keseluruhan pegawai masuk, dengan demikian menandakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang meningkat.
Meskipun ada beberapa orang pegawai berhalangan masuk di hari pertama kerja tersebut, tapi alasan ketidakhadirannya itu masih dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan.
“Salah satunya, ditemukan ada pegawai tidak masuk, karena harus mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk kemoterapi, tentu diberikan toleransi, yang penting melapor kepada atasannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Jika yang bersangkutan kedapatan bolos, diberlakukan sanksi pengurangan tunjangan tambahan (TPP) dan penurunan pangkat.
Pemerintah Kota mengharapkan setiap pegawai dapat bekerja secara optimal melalui kebijakan tersebut, di semua bidang, khususnya kesehatan, pendidikan, perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas. (fat)
