Jakarta (pilar.id) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk gas 3 Kg. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya inflasi.
“Kami mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Menurut Said, bila harga BBM dipaksakan naik, akan menggerus daya beli masyarakat. Bahkan, meskipun tidak terjadi kenaikan harga BBM selama 3 tahun terakhir, daya beli buruh sudah mengalami penurunan hingga 30 persen.
“Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50%,” ujar Said.
Presiden Partai Buruh ini menambahkan, dampak dari kenaikan energi akan menaikkan harga barang. Di sisi lain, perusahaan akan melakukan efisiensi pekerja akibat biaya energi tinggi.
Menurut Said, harga BBM di negara Amerika dan Singapura memang lebih tinggi dibanding Indonesia. Namun, income per kapita juga tinggi di negara tersebut. “Kelihatannya harga pertalite di Indonesia memang rendah, tapi income per kapita Singapure sudah di atas 10 kali kipat dibandingkan dengan kita,” katanya.
Said mengatakan, niat pemerintah untuk mengurangi energi fosil hanyalah akal-akalan saja. Sebab, perusahaan-perusaahn besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggunakan bahan bakar fosil untuk produksi. Apalagi, saat ini pertalite banyak digunakan masyarakat bawah.
“Setidaknya ada 120 juta pengguna motor di Indonesia,” kata dia.
Jika pemerintah tetap memaksa untuk menaikkan harga BBM, Partai Buruh bersama serikat petani, nelayan, ojek online, pekerja rumah tangga, akan melakukan pemogokan massal. Selain itu, mereka juga mengancam akan melakukan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada awal September 2022.
“Aksi ini, secara serentak akan digelar di 34 provinsi, dengan mengusung isu tolak kenaikan BBM dan tolak omnibus law UU Cipta Kerja,” lanjutnya. (ach/fat)
