Semarang (pilar.id) – Pemerintah Kota Semarang terus berupaya mengatasi masalah kawasan kumuh dengan sejumlah program yang telah dilaksanakan. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, perbaikan saluran air dan sanitasi, serta program edukasi kepada masyarakat.
Hasil dari berbagai program tersebut terlihat positif, di mana sekitar 200 hektare kawasan kumuh berhasil diatasi pada tahun 2023.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan bahwa upaya mengentaskan kawasan kumuh mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Data mencatat bahwa luas kawasan kumuh di Kota Semarang berkurang menjadi 178,11 hektare.
“Menghapus atau menangani sekitar 200 hektare kawasan kumuh di Kota Semarang pada tahun 2023 merupakan pencapaian positif. Saat ini, tinggal 178,11 hektare yang menjadi fokus penanganan,” ujarnya saat rapat Arah Pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 di Balai Kota Semarang, Kamis (25/1/2023).
Wali Kota Semarang menyatakan bahwa perhatian terus diberikan kepada kawasan permukiman yang masih masuk dalam kategori kumuh. Meskipun kadang dianggap berlebihan, pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan luas kawasan kumuh.
“Tetapi harus dengan pendekatan yang intens, mungkin saya dianggap galak, judes, tetapi yang penting kawasan kumuhnya berkurang,” kata Wali Kota perempuan pertama di Semarang tersebut.
Sejalan dengan pengentasan kawasan kumuh, Wali Kota Mbak Ita menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan sanitasi lingkungan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui program kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang saat ini sedang dalam proses di Kementerian Keuangan.
“Kemarin kami terhambat karena beberapa kendala, tetapi sekarang sudah dilakukan proses itu di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, proses KPBU ini akan dimulai,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Wali Kota Mbak Ita optimis bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) berkapasitas 18 megawatt di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang dapat terwujud pada tahun 2027. Ia juga telah meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo terkait upaya pengentasan kawasan kumuh di Kota Semarang.
Wali Kota menjelaskan bahwa pengentasan kawasan kumuh merupakan bagian dari visi pembangunan Kota Semarang untuk periode 2025 hingga 2045. Visi tersebut adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”.
“Sebagai kota metropolitan, Semarang akan menjadi simpul pelayanan dalam konstelasi regional maupun nasional,” paparnya.
Menurutnya, kota yang nyaman untuk tinggal dan beraktivitas dilihat dari aspek fisik, seperti fasilitas perkotaan, prasarana, dan tata ruang, serta aspek non-fisik, seperti hubungan sosial dan aktivitas ekonomi.
Mbak Ita menegaskan bahwa pembangunan yang berdaya saing tinggi harus berbasis riset, modern, penguasaan teknologi, dan inovatif. Selain itu, pembangunan harus berkelanjutan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial yang memadai bagi kehidupan.
“Dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang,” pungkasnya. (riq/ted)
