Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan 7 prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/4/2022) di Surabaya.
Tujuh Prioritas tersebut menurut Khofifah sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2023.
Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 adalah, Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Selain itu juga peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Selanjutnya peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.
“Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jatim,” terang mantan Menteri Sosial ini.
Seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57 persen dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01 persen, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.
“Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen,” jelas Khofifah.
Sejalan dengan semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, realisasi investasi Jawa Timur 2021 juga terangkat bahkan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.
Dimana capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2021 sebesar 52,5 Triliyun Rupiah dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 27 Triliyun Rupiah.
Ketua DPD RI sebagai wakil daerah Jatim menyampaikan akan membawa aspirasi masyarakat Jatim untuk diperjuangka di perencanaan nasional.
Narasumber dari Bappenas memuji capaian kinerja pembangunan Jatim, ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah selaras.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan mewanti-wanti Jatim agar dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan Jatim tapi juga nasional, karena Jatim memiliki kontribusi besar terhadap capaian pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Th 2022 kepada Juara 1 Kabupaten Lamongan, juara 2 Kab Bojonegoro dan Juara 3 Kab Jombang, sedangkan untuk Kota Juara 1 Kota Malang, Juara 2 Kota Madiun dan Juara 3 Kota Mojokerto.
Musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2023 dibuka secara langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Jatim, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputy Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua dan anggota DPD RI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jatim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Asisten dan Kepala OPD Provinsi Jatim, Bupati dan Walikota, ketua DPRD dan Kepala Bappeda Kab/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Perbankan, BUMN/BUMD, Tokoh Masyarakat/ Pemuda, Organisasi Keagamaan, LSM dan Media Massa. (usm/hdl)
